"Tapi kami harap LPKS juga berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga selain bekerja sama, tenaga kerja juga bisa meningkatkan kapasitas atau kompentensi," kata Tirta Dewi, Minggu (3/11/2019).
Program pelatihan yang digagas Disnaker hingga kini masih berjalan dan bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
"Seperti di BBPLK Bandung, kami juga berangkatkan 8 surveyor ke BBPLK Medan dan telah ada kuota pelatihan, kalau di BBPLK Bandung ada 10 orang ikut pelatihan CNC milling," ungkapnya.
Keberangkatan ke BBPLK, lanjut Tirta Dewi, ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. "Itu kerja sama yang kami lakukan," ucapnya.
Kendati begitu, Disnaker telah diberi instruksi oleh Wali Kota Balikpapan untuk mencari pembiayaan selain APBN, APBD Kaltim dan APBD Kota. Walau ada program pemagangan dalam negeri yang dibiayai APBD Kaltim 2019.
"Yang dari APBN juga ada untuk pemagangan dalam negeri, dapat 10 paket program. Setiap paket berisi 10 orang peserta, jadi total ada 100 orang peserta," ungkapnya.
Pelatihan untuk program pemagangan dalam negeri itu berupa survei atau pemetaan dan CNC milling atau teknik permesinan menggunakan teknologi komputer.
"Pencari kerja yang telah terlatih itu diharapkan proaktif mencari peluang-peluang kerja yang ada di Balikpapan, apalagi untuk pembangunan kawasan ibu kota negara, tentu membutuhkan tenaga pemetaan," sambungnya.
Terlebih peserta pemagangan mendapat sertifikat. Sehingga Disnaker akan mengomunikasikan ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. "Misalnya untuk pemetaan, ya kami coba ke BPN atau Surveyor Indonesia," pungkas Tirta.
Penulis/Editor : Hendra