Rencana tersebut juga bakal berdampak terhadap perkembangan ekonomi daerah. Namun juga harus disiapkan adalah sumber daya manusia lokal mengingat akan banyaknya pendatang masuk jika Kalimantan Timur diputuskan sebagai IKN.
"Dimana pun dipindahkan IKN dipindahkan pasti berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di wilayah, itu aja," lanjutnya.
Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia Kalimantan Timur, Isran menyebut pemerintah daerah dan masyarakat harus berpartisipasi. "Harus juga menyesuaikan dengan persoalan," ucapnya.
Isran juga tak mau mengungkap alternatif lokasi lain di Kalimantan Timur setelah Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara tak lagi menjadi kandidat ibu kota republik.
"Pokoknya saya tidak mau bicara lokasi, yang penting di Kalimantan kata Bapak Presiden dan Bapak Menteri," tegasnya.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memaparkan data dan unsur penunjang lainnya sebagai bahan pertimbangan kelayakan sebagai ibu kota.
"Sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri, ini loh lokasinya dan keputusan ada pada pemerintah pusat. Tenang aja, Belanda sudah lari," tukasnya.
Di lokasi yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro kembali menegaskan alasan dihapuskannya Bukit Soeharto yang pernah ditinjau Presiden RI Joko Widodo pada Mei lalu.
"Itu kan hutan lindung dan kami komitmen menjaga, tidak akan mengurangi fungsi hutan lindung. Kalimantan ini paru-paru dunia, semua negara akan menyoroti kalau kita mengganggu hutan lindung," jelasnya.
Penulis/Editor : Hendra
