"Kalau Pilwali masih dua hal, bisa koalisi utuh sesuai di fraksi atau justru bergabung dengan partai politik lain," kata Rizal Effendi, Senin (29/7/2019).
Terlebih keputusan usungan dan dukungan Pilwali berada di DPP masing-masing partai. "Tidak mutlak (keputusan) DPC, wewenangnya ada di DPP. Bisa saja DPC berbeda pandangan dengan DPP," sambungnya.
Kembali disinggung koalisi fraksi, Rizal menyebut ada dua politikus senior yang bisa menjadi ketua yakni Syarifuddin Oddang dari Hanura dan Iwan Wahyudi dari PPP. Sementara dari perolehan kursi terbanyak dalam koalisi fraksi adalah PPP dan Nasdem.
"Kami juga siapkan figur kalau dalam menentukan ketua fraksi melihat jumlah perolehan kursi," ucapnya.
Nasdem, lanjut Rizal, juga bertekad untuk merebut minimal satu posisi sebagai ketua di komisi. Sehingga posisi lainnya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa dibagi untuk partai koalisi fraksi.
"Misal ketua komisi dipimpin PPP, maka ketua fraksi dipegang Nasdem, AKD lainnya antara Hanura atau Perindo," bebernya.
DPRD Balikpapan yang memiliki 45 kursi juga mempunyai 4 komisi dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. "Ketua komisi mana yang diincar ya sembarang aja, karena semua komisi itu penting," sebutnya.
Untuk diketahui, Pemilu Legislatif 2019 menghasilkan perolehan 3 kursi untuk Nasdem, 3 kursi PPP, 2 kursi Hanura dan 1 kursi diraih oleh Perindo. Sehingga koalisi ini mengumpulkan 9 kursi untuk membentuk satu fraksi.
Penulis / Editor : Hendra