Ini Alasan Disdukcapil Balikpapan Tidak Merazia Pendatang

"Kami nggak mau, pendatang yang pindah tapi administrasi kependudukannya belum menjadi warga Balikpapan karena akan bermasalah misalnya ketika sakit dan tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan," kata Hasbullah Helmi, Senin (10/6/2019).

Dirinya mencontohkan korban luka bakar saat musibah kebakaran yang terjadi pada hari pertama Idulfitri yang rupanya bukan warga Balikpapan dan tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. "Kasus seperti ini sering terjadi," ucapnya.

Sehingga ia mengimbau pendatang baru maupun warga yang sudah menetap agar mengurus KTP Elektronik berdomisili Kota Balikpapan. Syaratnya hanya berupa surat keterangan pindah dari daerah asal.

"Hanya satu aja syaratnya, yaitu surat pindah dari Disdukcapil daerah asal untuk mengurus KTP Elektronik Balikpapan. Udah, itu aja syaratnya," lanjut Helmi.

Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah rata-rata normal warga pendatang mencapai 1.000 sampai 1.500 orang. Sedangkan dengan adanya prediksi pertambahan pendatang pascalebaran bisa menyentuh 1.200 sampai 1.900 orang.

"Rata-rata warga pendatang itu berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi. Dua wilayah itu masih mendominasi," ungkapnya.

Tahun lalu Disdukcapil melakukan pendataan warga pendatang yang belum ber-KTP Elektronik Balikpapan. Hasilnya diketahui dalam 1 RT bisa mencapai 10 orang pendatang.

"Jadi kalau dikali 1.600 RT ya hampir ada 16 ribu orang yang belum ber-KTP dengan domisili kota ini. Mudah-mudahan angka itu semakin sedikit di 2019. Ya, semoga mereka semakin sadar," harapnya.

Dijelaskan Helmi, KTP Elektronik berlaku sepanjang tidak ada perubahan data. Namun ketika pindah domisili atau ke luar daerah, maka data alamat seharusnya berubah.

"Jadi ya harus ganti KTP-nya. Tidak perlu perekaman lagi, karena itu cukup sekali seumur hidup. Hanya ganti data saja," jelasnya.

Selain itu, Disdukcapil juga tidak melakukan operasi yustisi kependudukan. "Kami hanya mengimbau ke setiap pendatang yang masuk, baik dari pelabuhan dan sebagainya, agar segera mengganti data KTP," terangnya.

Disdukcapil juga menggandeng pihak kelurahan dalam hal pengurusan surat keterangan domisili bagi pendatang. "Biasanya kelurahan melakukan pemantauan ke RT-RT, misalnya kos-kosan, agar pendatang yang belum ber-KTP Balikpapan segera mengurus surat keterangan domisili," tandasnya. (*)

Penulis / Editor : */Hendra

Ini Alasan Disdukcapil Balikpapan Tidak Merazia Pendatang

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini