KORANKALTIM.COM, TARAKAN - Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) berencana memanggil tiga perguruan tinggi di daerah untuk membahas keberlanjutan program beasiswa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah provinsi. Langkah ini dilakukan agar skema kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi dapat dipastikan tetap berjalan serta memberi kepastian bagi mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan rapat lanjutan akan menghadirkan Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikaltar), dan Universitas Terbuka (UT). Menurutnya, DPRD perlu memperoleh gambaran utuh mengenai rencana masing-masing kampus dalam pelaksanaan program beasiswa.

“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kami perlu mengetahui apa saja yang ingin dilakukan kampus-kampus di Kalimantan Utara terkait kerja sama beasiswa,” ujar Syamsuddin, baru baru ini.

Ia menjelaskan, pada pembahasan APBD, Komisi IV sempat mengusulkan alokasi anggaran beasiswa sebesar Rp15 miliar. Namun usulan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kemampuan keuangan daerah sedang mengalami tekanan.

“APBD kita memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Defisitnya cukup besar sehingga mungkin itu yang menjadi acuan pemerintah provinsi,” katanya.

Menurut Syamsuddin, kondisi tersebut membuat DPRD perlu memastikan mekanisme kerja sama yang telah disusun bersama perguruan tinggi tetap dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, meski alokasi anggaran jauh lebih kecil dibandingkan usulan awal.

Ia menegaskan, rapat lanjutan bukan hanya membahas besaran anggaran, tetapi juga mencari kepastian mengenai pola pelaksanaan beasiswa agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun di lingkungan kampus.

“Kami ingin semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Karena itu, perguruan tinggi akan kami undang untuk menjelaskan skema yang akan dijalankan, sehingga program beasiswa tetap memiliki kepastian,” pungkasnya. (adv)