Penulis : Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Masyarakat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini memiliki satu nomor yang dapat dihubungi ketika menghadapi kondisi darurat. Pemerintah Kabupaten Kubar resmi meluncurkan Aktualisasi Layanan Panggilan Darurat (AKSIPADA) Call Center 112 di Kantor Diskominfo Kubar, Kamis (13/8/2026).

Layanan ini dirancang sebagai pintu tunggal bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan dalam situasi darurat, tanpa harus bingung menentukan perangkat daerah atau instansi mana yang harus dihubungi.

Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan kehadiran Call Center 112 merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan mudah diakses masyarakat.

“112 bukan sekadar nomor telepon, tetapi merupakan satu pintu akses masyarakat untuk mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan darurat, masyarakat tidak seharusnya dipusingkan dengan pertanyaan ‘ini kewenangan siapa?’ Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan,” tegas Edwin. 

Menurutnya, keberhasilan layanan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan nomor panggilan darurat, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam merespons laporan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat memiliki koordinasi yang jelas, standar operasional prosedur (SOP), personel siap, serta mampu memberikan penanganan secara cepat dan tepat.

“Kita harus menjadikan 112 sebagai layanan bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, bukan hanya program satu perangkat daerah,” ujarnya.

Layanan tersebut nantinya menghubungkan masyarakat dengan berbagai unsur yang memiliki fungsi penanganan keadaan darurat, mulai dari BPBD, pemadam kebakaran, Satpol PP, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, Dinas Sosial, hingga layanan perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Pelaksana BPBD Kubar Yudianto Rihartono mengatakan penerapan Call Center 112 menjadi langkah untuk mengintegrasikan layanan kedaruratan yang sebelumnya berjalan melalui jalur komunikasi masing-masing.

“Dengan adanya 112 ini kami sangat senang karena layanan kedaruratan dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi. Tidak hanya BPBD, tetapi nantinya juga perangkat daerah lain, terutama Satpol PP, Damkar, rumah sakit dan fasilitas kesehatan,” ungkap Yudianto.

Pada tahap awal, layanan 112 akan melibatkan BPBD sebelum diperluas dengan perangkat daerah dan fasilitas pelayanan lainnya. Implementasi pada 2026 juga menjadi tahap awal atau masa uji coba untuk melihat pelaksanaan layanan sebelum dikembangkan lebih luas pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Fasilitasi Sistem Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Agung Setyo Utomo, mengatakan akses 112 di Kubar telah dikoordinasikan dengan sejumlah operator telekomunikasi, seperti Telkomsel, XL, Smartfren, dan Indosat.

Dengan demikian, masyarakat Kubar dapat menggunakan nomor tersebut untuk meminta bantuan ketika menghadapi keadaan darurat.

“Sudah saatnya masyarakat Kutai Barat menghafal satu nomor untuk mendapatkan bantuan dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat,” kata Agung.

Pengelolaan sistem dan infrastruktur komunikasi layanan 112 selanjutnya melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kubar. Sementara penanganan laporan akan melibatkan perangkat daerah sesuai jenis kedaruratan yang dihadapi masyarakat.

Edwin juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan layanan tersebut secara bijak. Panggilan palsu atau sekadar iseng dinilai dapat mengganggu dan menghambat penanganan terhadap warga yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

“Grand launching ini bukanlah akhir, tetapi awal dari komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kedaruratan di Kabupaten Kutai Barat,” ujarnya.

Dengan beroperasinya Call Center 112, Pemkab Kubar menargetkan layanan kedaruratan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Satu panggilan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi respons pemerintah yang lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. ( ADV )