Kamis, 05/09/2019
Gagal Jadi Calon Kades, H Usman Mengaku Pakai Yusril Ihza Mahendra untuk Gugat Pemkab
Kamis, 05/09/2019
H Usman (topi putuh) didampingi warga
Berita Terkait
Berita Pilihan
Gagal Jadi Calon Kades, H Usman Mengaku Pakai Yusril Ihza Mahendra untuk Gugat Pemkab
Kamis, 05/09/2019
H Usman (topi putuh) didampingi warga
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pillkades) serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bakal panen gugatan.
Setelah Gerakan Penyelamat Sumber Daya Alam (Grapesda) Kaltim, kini giliran H Usman, bakal calon Kepala Desa Muara Badak Ulu yang akan mengajukan gugatan ke PTUN.
H Usman akan menggandeng pengacara sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Gugatan ini terkait kebijakan Bupati Kukar yang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 36/2019 perubahan Perbub 10/2019 yang isinya mengatur skoring atau penilaian untuk pendidikan akademik Bacalon Kades.
"Kami akan menggugat ke PTUN soal skoring itu, bagaimana bisa perbedaan skoring pendidikan antara Perbup 10/2019 dan 36/2019 sangat jauh atau timpang. Kalau di Perbup 10 itu S1 nilainya 5 dan SMA 3, namun di Perbup 36 nilai S1 itu 16 dan SMA 8," kata H Usman dalam keterangan persnya.
Akibat kebijakan skoring itu, dia mengaku tidak masuk 5 besar kandidat Kades Muara Badak Ulu. Padahal jika mengacu hasil tes yang dilaksanakan timsel, nilainya sangat memuaskan dan menempati posisi kedua terbaik dari 9 bacalon Kades di Muara Badak Ulu.
Menurutnya, kebijakan dalam Perbup 36 itu tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih kebijakan ini tidak disosialisasikan oleh tim seleksi (Timsel).
"Saya bukannya tidak menerima keputusan ini, tapi ini desakan masyakarat Muara Badak Ulu yang tidak terima tokoh masyarakatnya diperlakukan begini," jelasnya.
Ia menduga ada oknum atau pihak yang sengaja menjatuhkannya agar tidak masuk sebagai calon Kades. Padahal dukungan warga Muara Badak Ulu kepadanya sangat besar.
"Kami sudah memenuhi semua persyaratan, terutama soal penilaian skoring itu. Baik itu ijazah hingga pernah menjabat anggota BPD Muara Badak Ulu. Pada 2 September lalu, kami diperintahkan memasukkan tentang pernah menjabat anggota BPD itu, namun ternyata pengumuman 5 besar nama calon itu dilaksanakan di hari yang sama dan syarat yang kami sampaikan tidak dipakai," jelasnya.
H Usman mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusril Ihza Mahendra.
"Saya kenal dekat dengan abang Yusril, saya pernah menjadi direktur sebuah perusahaan dan beliau sebaga komisaris. Saya juga sudah telepon dan beliau mengaku akan menjadi pengacara saya," bebernya.
"Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan memasukkan gugatan ke PTUN," pungkas H Usman.
Penulis: Sabri
Editor : M.Huldi
Gagal Jadi Calon Kades, H Usman Mengaku Pakai Yusril Ihza Mahendra untuk Gugat Pemkab
H Usman (topi putuh) didampingi warga
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pillkades) serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bakal panen gugatan.
Setelah Gerakan Penyelamat Sumber Daya Alam (Grapesda) Kaltim, kini giliran H Usman, bakal calon Kepala Desa Muara Badak Ulu yang akan mengajukan gugatan ke PTUN.
H Usman akan menggandeng pengacara sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Gugatan ini terkait kebijakan Bupati Kukar yang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 36/2019 perubahan Perbub 10/2019 yang isinya mengatur skoring atau penilaian untuk pendidikan akademik Bacalon Kades.
"Kami akan menggugat ke PTUN soal skoring itu, bagaimana bisa perbedaan skoring pendidikan antara Perbup 10/2019 dan 36/2019 sangat jauh atau timpang. Kalau di Perbup 10 itu S1 nilainya 5 dan SMA 3, namun di Perbup 36 nilai S1 itu 16 dan SMA 8," kata H Usman dalam keterangan persnya.
Akibat kebijakan skoring itu, dia mengaku tidak masuk 5 besar kandidat Kades Muara Badak Ulu. Padahal jika mengacu hasil tes yang dilaksanakan timsel, nilainya sangat memuaskan dan menempati posisi kedua terbaik dari 9 bacalon Kades di Muara Badak Ulu.
Menurutnya, kebijakan dalam Perbup 36 itu tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih kebijakan ini tidak disosialisasikan oleh tim seleksi (Timsel).
"Saya bukannya tidak menerima keputusan ini, tapi ini desakan masyakarat Muara Badak Ulu yang tidak terima tokoh masyarakatnya diperlakukan begini," jelasnya.
Ia menduga ada oknum atau pihak yang sengaja menjatuhkannya agar tidak masuk sebagai calon Kades. Padahal dukungan warga Muara Badak Ulu kepadanya sangat besar.
"Kami sudah memenuhi semua persyaratan, terutama soal penilaian skoring itu. Baik itu ijazah hingga pernah menjabat anggota BPD Muara Badak Ulu. Pada 2 September lalu, kami diperintahkan memasukkan tentang pernah menjabat anggota BPD itu, namun ternyata pengumuman 5 besar nama calon itu dilaksanakan di hari yang sama dan syarat yang kami sampaikan tidak dipakai," jelasnya.
H Usman mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusril Ihza Mahendra.
"Saya kenal dekat dengan abang Yusril, saya pernah menjadi direktur sebuah perusahaan dan beliau sebaga komisaris. Saya juga sudah telepon dan beliau mengaku akan menjadi pengacara saya," bebernya.
"Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan memasukkan gugatan ke PTUN," pungkas H Usman.
Penulis: Sabri
Editor : M.Huldi
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.