Senin, 14/01/2019
Banyak Pengembang di Balikpapan Belum Serahkan Fasum Fasos
Senin, 14/01/2019
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung
Berita Terkait
Berita Pilihan
Banyak Pengembang di Balikpapan Belum Serahkan Fasum Fasos
Senin, 14/01/2019
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Pengembang perumahan di Balikpapan selama ini ternyata tak semua menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) milik mereka ke Pemerintah Kota Balikpapan. Karena itulah DPRD Balikpapan mendorong agar hal ini segera dituntaskan.
"Secepatnya, paling tidak harus selesai tahun ini karena sebagian besar perumahan belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosialn mereka ke pemerintah kota," papar Andi Arif Agung, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Senin siang (14/1/2019) tadi.
Tak sekadar menyerahkan, kondisi fasum dan fasos yang diserahkan ke pemkot juga harus dalam kondisi baik. "Jangan sampai saat pengembang sudah tidak ada, fasilitas yang diserahkan juga tidak baik, karena pasti jadi keluhan warga," imbuhnya.
Politis Partai Golkar ini juga mengimbau masyarakat melaporkan ke pihak terkait bila ditemukan kejanggalan dalam sebuah pembangunan kawasan perumahan. "Kalau lembaga dinas tidak bisa menuntaskan persoalan ini, ya ganti saja kepala dinasnya," tegas Agung. (*)
Penulis : Hendra
Editor: Aspian Nur
Banyak Pengembang di Balikpapan Belum Serahkan Fasum Fasos
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Pengembang perumahan di Balikpapan selama ini ternyata tak semua menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) milik mereka ke Pemerintah Kota Balikpapan. Karena itulah DPRD Balikpapan mendorong agar hal ini segera dituntaskan.
"Secepatnya, paling tidak harus selesai tahun ini karena sebagian besar perumahan belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosialn mereka ke pemerintah kota," papar Andi Arif Agung, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Senin siang (14/1/2019) tadi.
Tak sekadar menyerahkan, kondisi fasum dan fasos yang diserahkan ke pemkot juga harus dalam kondisi baik. "Jangan sampai saat pengembang sudah tidak ada, fasilitas yang diserahkan juga tidak baik, karena pasti jadi keluhan warga," imbuhnya.
Politis Partai Golkar ini juga mengimbau masyarakat melaporkan ke pihak terkait bila ditemukan kejanggalan dalam sebuah pembangunan kawasan perumahan. "Kalau lembaga dinas tidak bisa menuntaskan persoalan ini, ya ganti saja kepala dinasnya," tegas Agung. (*)
Penulis : Hendra
Editor: Aspian Nur
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.