Kamis, 18/10/2018
Komisi II DPR RI ke Balikpapan
Kamis, 18/10/2018
Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Herman Khairon
Berita Terkait
Berita Pilihan
Komisi II DPR RI ke Balikpapan
Kamis, 18/10/2018
Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Herman Khairon
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Rombongan Komisi II DPR RI tiba di Balaikota Balikpapan Kamis (18/10/2018) pagi tadi. Rombongan tersebut dalam rangka kunjungan kerja Spesifik terkait pelayanan publik dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR-RI, Herman Khairon mengatakan pemenuhan hak PTSL di seluruh wilayah Indonesia harus terserap khususnya di wilayah Kaltim. "Kita harus dorong secara kuantitas memang jumlahnya banyak, tahun ini target tujuh juta bidang tanah yang tersertifikasi tahun lalu ada lima juta tahun 2019 ada target 9 juta jadi ini bukan sesuatu yang mudah karena mengadministrasikan tanah dengan struktur tahapan sampai ke tahap sertifikat itu bukan hal yang mudah karena harus ada pengukuran aspek legal," kata Herma.
Kendati demikian pihaknya juga akan mengevaluasi terkait program tersebut. "Karena bagaimanapun program ini baik dan penting serta strategis kita harus kawal. Terkait juga anggaran yang dialokasikan cukup besar karena ini juga diberi secara gratis sehingga anggaran dari APBN cukup besar," imbuhnya. (*)
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Aspian Nur
Komisi II DPR RI ke Balikpapan
Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Herman Khairon
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Rombongan Komisi II DPR RI tiba di Balaikota Balikpapan Kamis (18/10/2018) pagi tadi. Rombongan tersebut dalam rangka kunjungan kerja Spesifik terkait pelayanan publik dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR-RI, Herman Khairon mengatakan pemenuhan hak PTSL di seluruh wilayah Indonesia harus terserap khususnya di wilayah Kaltim. "Kita harus dorong secara kuantitas memang jumlahnya banyak, tahun ini target tujuh juta bidang tanah yang tersertifikasi tahun lalu ada lima juta tahun 2019 ada target 9 juta jadi ini bukan sesuatu yang mudah karena mengadministrasikan tanah dengan struktur tahapan sampai ke tahap sertifikat itu bukan hal yang mudah karena harus ada pengukuran aspek legal," kata Herma.
Kendati demikian pihaknya juga akan mengevaluasi terkait program tersebut. "Karena bagaimanapun program ini baik dan penting serta strategis kita harus kawal. Terkait juga anggaran yang dialokasikan cukup besar karena ini juga diberi secara gratis sehingga anggaran dari APBN cukup besar," imbuhnya. (*)
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Aspian Nur
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.