Sebagai perbandingan, tahun 2024 APBD Kaltim sebesar Rp22,19 triliun dan tahun 2025 turun menjadi Rp20,1 triliun. "APBD kita di tahun 2026 itu diperkirakan sekitar Rp18 triliun lebih. Terjadi penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya," sebut Gubernur Harum.
Meski demikian, Gubernur Harum menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim tetap fokus melaksanakan program pembangunan prioritas. "Kita prioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Itu yang paling utama," ujarnya.
Program prioritas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim menurut Gubernur Harum, seiring dan sejalan dengan program prioritas yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim.
Kebijakan pemerintah daerah dalam program skala prioritas pembangunan daerah harus selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Diharapkan pembangunan prioritas daerah di sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur. "Super prioritas masalah infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Ini sangat sinergis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kaltim," ungkapnya.
Karenanya, Musrenbang Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2026 sangat penting dan strategis untuk membangun Kaltim lebih baik. "Saya dan kami semua bersama para bupati dan wali kota punya program yang sejalan dalam membangun daerah," tegasnya.
Musrembang diakhiri dengan penandatangan berita acara hasil Musrenbang RPJMD Provinsi Kaltim 2025-2029 dan RKPD Provinsi Kaltim 2026, oleh Gubernur Harum, Wagub Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim, para bupati dan wali kota, akademisi, serta tokoh masyarakat Kaltim. (*)
