Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, YOGYAKARTA — Ditengah meningkatnya ancaman kerusakan hutan dan bencana ekologis di berbagai daerah Indonesia, praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara justru menunjukkan tren berbeda. 

Sejumlah desa dan kampung di wilayah tersebut dinilai berhasil memadukan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan melalui penguatan tata kelola desa dan keterlibatan aktif masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP bertema “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang digelar di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026) kemarin. 

Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman pembangunan hijau berbasis desa yang diterapkan di Kabupaten Bulungan, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.

Program SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak 2010. Pendekatan ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola desa, akses pengelolaan sumber daya alam, hingga pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani menilai pendekatan tersebut sejalan dengan konsep ideal perhutanan sosial di Indonesia. “Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat,” kata Catur.

SIGAP pertama kali diterapkan di dua kampung di Kabupaten Berau pada 2010 sebelum diperluas ke seluruh kampung melalui program SIGAP Sejahtera pada 2018. Pendekatan itu kemudian direplikasi di Kutai Timur dan Bulungan pada 2022.

Di Kutai Timur, SIGAP berkembang menjadi pendekatan pembangunan berbasis lanskap melalui kerangka Integrated Area Development. Sementara di Bulungan, konsep pembangunan hijau mulai diintegrasikan ke dokumen perencanaan daerah hingga RPJM Desa Hijau.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pendampingan berbasis SIGAP membantu pemerintah daerah menyelaraskan agenda ekonomi dan perlindungan lingkungan. “Menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa harus berjalan bersama,” ujar Syarwani.

Sementara Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk menyebut pendampingan masyarakat sekitar hutan dilakukan melalui tata kelola hutan berkelanjutan, perencanaan tata guna lahan, hingga pengembangan komoditas masyarakat untuk menekan laju deforestasi.

Di Berau Bupati Berau Sri Juniarsih Mas diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Berau, Muhammad Hendratno menyoroti keberadaan Akademi Kampung SIGAP (AKS) sebagai ruang belajar partisipatif bagi masyarakat desa.

“AKS bukan sekadar program pelatihan, tetapi ruang belajar bersama antar kampung,” kata Sri.

Hingga kini SIGAP telah diterapkan di 100 kampung di Berau, 16 desa di Kutai Timur, 18 desa di Bulungan dengan target 74 desa, serta delapan kampung di Mahakam Ulu dengan target 23 kampung. Replikasi program juga telah dilakukan di Provinsi Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya.

Direktur Program Terestrial YKAN, Ruslandi, berharap praktik pembangunan hijau berbasis desa tersebut dapat diintegrasikan ke kebijakan nasional agar mampu diterapkan lebih luas di berbagai daerah Indonesia.

“Pendekatan SIGAP sangat mungkin diterapkan di Sumatera, Papua, atau daerah lain agar laju deforestasi bisa ditekan dan masyarakat tetap sejahtera,” tutup Sri.

Editor: Aspian Nur