Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, IKN - Transformasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 dipandang sebagai momentum besar yang berpotensi mengubah lanskap sosial, politik dan pembangunan nasional.

Namun ditengah percepatan pembangunan fisik, muncul satu perhatian utama yang terus mengemuka: kesiapan nilai kebangsaan dan kohesi sosial masyarakat menghadapi pusat kekuasaan baru.

Pemindahan struktur pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 diproyeksikan berdampak pada arus migrasi, interaksi antar-kelompok, hingga dinamika politik yang lebih intens di kawasan IKN. Sejumlah akademisi dan pemerhati kebangsaan menilai bahwa konsolidasi mental-kebangsaan menjadi pekerjaan paling krusial dalam fase transisi ini.

Ketua Panitia Dialog Kebangsaan Irwansyah menjelaskan, kesiapan sosial masyarakat tidak boleh tertinggal dari percepatan pembangunan infrastruktur negara.

“Kami memindahkan pusat kekuasaan, bukan sekadar memindahkan gedung. Yang harus dipastikan siap adalah manusia, cara pandang, dan nilai kebangsaannya,” ujar Irwansyah.

Potensi polarisasi menjadi risiko nyata jika persiapan kebangsaan tidak dilakukan secara simultan dan merata. Terlebih ia beranggapan jika perubahan besar seperti ini selalu membawa dinamika yang mengharuskan kesiapan matang bagi setiap masyarakat.

“Kalau kapasitas masyarakat tidak diperkuat, friksi sosial bisa muncul baik antarpendatang dan masyarakat lokal, maupun antar-kepentingan politik,” paparnya.

Irwansyah juga menekankan pentingnya memastikan IKN menjadi ruang inklusif, bukan hanya untuk penduduk lokal tetapi bagi seluruh identitas Indonesia yang akan terlibat dalam pusat pemerintahan baru.

“IKN harus mencerminkan Nusantara. Tidak boleh ada kelompok yang tertinggal atau merasa tidak terlibat. Inklusivitas adalah kunci stabilitas politik ke depan,” ujar Irwansyah.

Penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan sosial masyarakat harus berjalan paralel dengan pembangunan fisik agar transisi menuju ibu kota politik dapat berlangsung tanpa ketegangan.

Dialog yang diikuti akademisi, alumni Lemhannas, mahasiswa pascasarjana hingga tokoh masyarakat itu menghasilkan rekomendasi penguatan kapasitas masyarakat, dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan, dan perlunya pengawalan terhadap arah kebijakan pemerintah terkait IKN.

Ditengah dinamika politik nasional menuju 2028, persoalan kebangsaan dipandang sebagai fondasi utama. Irwansyah menilai bahwa tanpa ketahanan sosial yang kuat, pembangunan fisik IKN tidak akan cukup.

Editor: Aspian Nur