Penulis: Julika Hengin

‎KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Kondisi harga bahan pokok penting (bapokting) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pasca Lebaran 2026 secara umum masih terpantau stabil meskipun berada pada level yang relatif tinggi.

‎‎Analis Kebijakan Ekonomi Sumber Daya Alam (Ekosda) Mahulu Indira Reisia Angun mengatakan, hingga saat ini harga masih mengacu pada stok lama yang tersedia di pasaran. ‎“Sementara masih aman. Untuk harga saat ini masih menggunakan stok lama,” kata Indira saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026). 

‎‎Namun diungkapkannya adanya indikasi kenaikan harga di wilayah hulu seperti Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Kondisi ini dipicu oleh mulai surutnya debit air sungai yang berdampak pada distribusi barang. ‎“Khusus Long Pahangai dan Long Apari, sudah ada indikasi kenaikan harga karena distribusi mulai terhambat,” jelas Indira.

‎‎Secara umum fluktuasi harga di Mahulu sangat dipengaruhi kondisi geografis, terutama akses distribusi yang bergantung pada jalur sungai.  ‎“Perubahan harga biasanya paling terasa saat air surut, karena pasokan menjadi kurang lancar,” ungkapnya.

‎Pedagang di wilayah hulu cenderung menahan pembelian barang saat kondisi air surut. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kerugian akibat perubahan harga yang cepat.  “Kalau mereka ambil barang saat harga tinggi, lalu dalam 1–2 hari air naik dan harga turun, itu berisiko. Apalagi proses pengiriman bisa sampai empat hari,” ucap Indira lagi.

‎Kondisi ini merupakan pola yang kerap terjadi, terutama saat musim kemarau. Fluktuasi debit air yang cepat membuat distribusi barang menjadi tidak menentu.

‎‎“Kondisi air ini sangat sensitif terhadap curah hujan. Kalau seminggu tidak hujan, air bisa cepat surut. Tapi kalau hujan satu-dua hari saja, debit bisa langsung naik,” terangnya.

‎‎Terkait upaya pengendalian harga, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki skema penyediaan barang. Namun, dale praktiknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha.  ‎“Pedagang lebih memilih mekanisme pasar karena dinilai lebih fleksibel. Sementara skema pemerintah cenderung memiliki persyaratan administratif yang cukup ketat,” sebut Indira.

‎‎Saat ini, intervensi yang dilakukan pemerintah masih terbatas pada kegiatan pasar murah atau gerakan pangan murah. Namun, langkah tersebut dinilai masih bersifat jangka pendek.

‎ “Dampaknya terhadap stabilisasi harga masih terbatas, karena belum menyentuh persoalan utama yaitu distribusi,” paparnya.

‎‎Kedepan, pemerintah merencanakan penyaluran distribusi melalui Koperasi Merah Putih. Namun, karena masih dalam tahap awal, implementasinya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

 ‎“Untuk jangka pendek, distribusi masih akan bergantung pada mekanisme yang ada saat ini,” tutup Indira

Editor: Aspian Nur