Tambang Ilegal di Kebun Raya Unmul, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Sebut Pengawasan Pusat dan Provinsi Kurang Sigap

Padahal, kawasan tersebut diketahui merupakan bagian dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Menurut Deni, kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemantauan, yang sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah pusat.

“Aktivitas ilegal seperti ini menunjukkan bahwa baik provinsi maupun pusat tidak cukup sigap dalam melakukan pengawasan,” ucapnya, Rabu (9/4/2025).

Kawasan yang diduga terdampak tambang ilegal ini merupakan area konservasi seluas sekitar 300 hektare yang seharusnya berfungsi sebagai hutan pendidikan. Namun, belakangan diketahui bahwa sekitar 3,5 hektare lahan telah rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal.

Hingga saat ini, Komisi III DPRD belum bisa melakukan inspeksi langsung ke lokasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang kurang mendukung dan keterbatasan informasi terkait lokasi pasti aktivitas ilegal tersebut.

Sebelumnya, inspeksi yang dilakukan hanya mencakup wilayah Palaran dan lokasi tambang PT Lana, yang jauh dari area yang diduga terlibat tambang ilegal.

Penanganan masalah ini, lanjut Deni, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) serta Inspektur Tambang.

Ia pun mengimbau agar semua pihak menunggu hasil investigasi resmi, mengingat hingga kini belum ada kepastian mengenai pelaku atau perusahaan yang terlibat.

Berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, bersama dengan Rektor Unmul, telah melakukan peninjauan ke lokasi hutan yang terdampak.

Politisi Gerindra itu juga menyoroti kebijakan perizinan tambang yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, yang menurutnya menyulitkan daerah dalam melakukan pengawasan yang efektif.

“Kami tidak menginginkan perizinan dikembalikan ke daerah, namun setidaknya daerah perlu dilibatkan dalam pengawasan, agar ada tanggung jawab bersama. Jangan sampai pusat mengeluarkan izin, sementara daerah hanya menanggung dampak kerusakan,” tegasnya.

Deni berharap, ke depan akan ada komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tambang.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih erat, mengingat Kaltim sangat bergantung pada sektor pertambangan, namun juga menghadapi risiko besar terhadap kerusakan lingkungan jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

“Kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada jaminan reklamasi yang ada,” pungkasnya.

Editor: Erwin

Tambang Ilegal di Kebun Raya Unmul, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Sebut Pengawasan Pusat dan Provinsi Kurang Sigap

Berita Terkait

Desa di Kaltim-Kaltara jadi Contoh Pembangunan Hijau, SIGAP Dinilai Mampu Tekan Deforestasi

OJK Kukuhkan Misran Pasaribu Pimpin Kaltim-Kaltara, Fokus Jaga Stabilitas dan Dorong UMKM

Harga Bapokting di Mahulu Pasca Lebaran Relatif Stabil

Banjir Landa Hulu Sungai Selatan, Tim SAR Sabungan Evakuasi Ribuan Warga

Kukar Torehkan Prestasi Nasional

Bupati Lantik Kades Long Beleh Modang

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini