Hanya saja Jatam menyoroti beberapa isu sosial dan lingkungan yang belum terselesaikan di wilayah tersebut jelang acara besar tersebut. Dalam proses pelaksanaan tersebut sebenarnya ada beberapa hal yang harus disoroti dan diperhatikan mulai dari isu sosial dan lingkungan di daerah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami menilai sebenarnya dengan adanya IKN di Kaltim ini malah membuat kondisi lingkungan di Kalimantan Timur yang semakin memburuk, ditambah banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan dan ketidaksiapan pendukung infrastruktur seperti air, listrik dan lain-lainnya," jelas Mareta kepada Korankaltim.com Jumat (2/8/2024) hari ini.
Selain itu menurutnya latar belakang konflik tidak hanya terjadi di sekitar Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tetapi juga di tempat-tempat lain mulai dari tambang ilegal serta penggusuran di beberapa titik yang harusnya pemerintah lebih memperhatikan ke hal tersebut.
Mareta mengungkapkan, sejauh ini pembangunan IKN tidak hanya memberikan dampak bagi provinsi Kaltim saja, tetapi juga daerah lain seperti Sulawesi yang lingkungan dan alamnya di keruk menjadi sumber bahan bangunan proyek IKN.
"Kami mempertanyakan dari pembangunan ini apakah hanya ambisi presiden saja atau memang demi kepentingan rakyat," tegasnya.
Selama lima ahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak permasalahan mulai dari penggusuran dan intimidasi, serta kriminalisasi yang terjadi kepada masyarakat.
Editor: Aspian Nur