Hifsi menyebutkan, telah diusulkan sekitar Rp 14 miliar lebih untuk perbaikan lokal SMP, Rp 17 miliar lebih untuk SD dan Rp 3,5 miliar untuk PAUD. Totalnya Rp 37 miliar.
Setelah dana itu dikucurkan, lanjut Hifsi, maka akan dikelola secara berkala oleh P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang dibentuk oleh kepala sekolah.
Tentu, tegas Hifsi, prosesnya akan diawasi Disdikbud Kukar. “Karena dananya melalui pemerintah, melalui Bupati, jadi harus ada laporan terus menerus, di Juknis-nya memang seperti itu. Karena mungkin SPj-nya dibagi tiga atau empat kali. Kalau lancar SPj yang tahap pertama baru lanjut ke berikutnya, begitu seterusnya,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Muh.Huldi
Hifsi menyebutkan, telah diusulkan sekitar Rp 14 miliar lebih untuk perbaikan lokal SMP, Rp 17 miliar lebih untuk SD dan Rp 3,5 miliar untuk PAUD. Totalnya Rp 37 miliar.
Setelah dana itu dikucurkan, lanjut Hifsi, maka akan dikelola secara berkala oleh P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang dibentuk oleh kepala sekolah.
Tentu, tegas Hifsi, prosesnya akan diawasi Disdikbud Kukar. “Karena dananya melalui pemerintah, melalui Bupati, jadi harus ada laporan terus menerus, di Juknis-nya memang seperti itu. Karena mungkin SPj-nya dibagi tiga atau empat kali. Kalau lancar SPj yang tahap pertama baru lanjut ke berikutnya, begitu seterusnya,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Muh.Huldi
