Antrean BBM Dapat Sorotan, Sistem Distribusi Harus Dievaluasi

Anggota Komisi III DPRD PPU Sariman menyebut persoalan tersebut perlu segera dievaluasi terutama dari sisi pengendalian dan sistem pendistribusian BBM di lapangan. Menurutnya, kondisi PPU yang menjadi jalur lintas antarprovinsi membuat kebutuhan BBM cukup tinggi. Banyaknya kendaraan yang melintas dinilai turut memengaruhi ketersediaan pasokan.

"Informasi terakhir, pengusaha SPBU sudah bersurat ke Bupati untuk meminta tambahan kuota. Memang BBM ini agak sulit diatur. Kalau mau disebut kuotanya kurang, kami belum punya data pastinya. Tapi kalau mau dibilang kurang, nyatanya banyak sekali pengetap dan pengecer di pinggir jalan," ujar Sariman kepada media Korankaltim, Jumat (2/10/2026).

Keberadaan pengetap dan pengecer di pinggir jalan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan distribusi BBM karena masyarakat harus menghadapi antrean panjang di SPBU resmi. Bahkan antrean bisa berlangsung hingga berjam-jam. Kondisi tersebut juga terjadi di SPBU yang berada di depan kantor DPRD PPU namun warga yang telah lama mengantre tidak selalu mendapatkan BBM.

Sariman meminta adanya evaluasi terhadap jatah pasokan dari Pertamina serta sistem pembagian BBM di lapangan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan terjadi karena keterbatasan kuota atau karena sistem distribusi dan pengendaliannya yang belum berjalan optimal.

"Sebenarnya yang paling penting itu pengendaliannya. Kalau boleh jujur, apakah subsidi BBM ini efektif? Menurut saya kurang efektif. Lebih baik subsidinya dialihkan ke bentuk lain yang langsung menyasar masyarakat tidak mampu berdasarkan data yang valid," tegasnya.

Sariman juga membandingkan kondisi SPBU bersubsidi dengan SPBU non-subsidi di kawasan Sepaku, Bukit Raya yang relatif lebih tertib dan tidak mengalami antrean panjang seperti yang terjadi di sejumlah SPBU lainnya.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait diminta segera mengevaluasi pola distribusi BBM di PPU. Dengan evaluasi tersebut, pasokan diharapkan dapat dibagikan secara lebih tertib, adil, dan tepat sasaran kepada masyarakat.

“Saya memang agak sepakat kalau emang harus dievaluasi, artinya kebutuhannya sudah sesuai belum dengan jumlah penduduk. Kalau belum tentu harus disesuaikan,” tutupnya.

Editor : Aspian Nur

Antrean BBM Dapat Sorotan, Sistem Distribusi Harus Dievaluasi

Berita Terkait

Aturan Formularium Nasional Jadi kendala, Mahulu Kesulitan Pemenuhan Obat di Mahulu

Satresnarkoba Polres Kutai Timur Sita Ganja Kering dan Lima Batang Tanaman Ganja di Karangan

Dinas Perikanan PPU Perluas Akses BBM Bersubsidi, Siap Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Dua Kelurahan

Speedboat Terbakar di Teluk Harapan Maratua, Motoris Dilarikan ke RSUD Abdul Rivai

Listrik di Kubar Masih Padam Bergilir, PLN Siapkan Mesin Tambahan 5 Mega Watt

Dua Jam Dua Hektare Lahan di Kampung Dempar Kutai Barat Terbakar Imbas Karhutla

Forum Peduli Pendidikan Soroti Pilrek Unmul, Pertanyakan 48 Suara Kementerian

Aulia Rahman Basri Pastikan RT-ku Terbaik Berjalan Bersih, Mudah dan Tepat Sasaran

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini