Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk di Komisi I DPRD Kukar tersebut turun langsung meninjau kondisi pondok pesantren, Kamis (29/10/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kendala yang selama ini menghambat keaktifan kegiatan pesantren.
Desman mengatakan, upaya mengaktifkan kembali Ponpes Al-Farisyah Hasyim perlu dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan bersama berbagai pihak. Dalam pertemuan di lokasi, ia menerima informasi serta masukan dari tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Alhamdulillah, sudah ada koordinasi yang baik dari tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, dan OPD pemerintah kabupaten. Kami ingin melihat bagaimana ke depan pondok pesantren ini bisa digagas kembali keaktifannya,” katanya.
Menurut Desman, masyarakat berharap Ponpes Al-Farisyah Hasyim dapat kembali menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan keagamaan seperti pada periode 2018 hingga 2025. Aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pengelola pesantren.
Karena itu Desman mendorong pembentukan tim untuk mengkaji berbagai kendala, termasuk faktor pembiayaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab terhentinya aktivitas pendidikan pesantren.
“Kami ingin mendorong keinginan masyarakat agar keberadaan pondok pesantren ini bisa aktif kembali seperti dulu. Dari informasi dan kondisi yang disampaikan dalam pertemuan tadi, nantinya akan kita kaji bersama, termasuk dengan membentuk tim untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada,” tegasnya.
Desman menjelaskan, meski kegiatan pendidikan pesantren tidak lagi berjalan sebagaimana sebelumnya, kawasan Ponpes Al-Farisyah Hasyim masih dimanfaatkan untuk aktivitas lain, seperti kegiatan desa dan majelis keagamaan.
Dengan demikian, perhatian utamanya bukan semata-mata menghidupkan kembali bangunan atau kawasan pesantren, melainkan mengembalikan fungsi pendidikan pesantren agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Keberadaan lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam mendukung pembinaan generasi muda, memperkuat pemahaman agama, serta menyediakan ruang belajar bagi masyarakat di sekitar Desa Rapak Lambur.
“Kalau disebut terbengkalai, sebenarnya tidak sepenuhnya demikian karena masih ada aktivitas lain, seperti kegiatan desa dan majelis. Yang lebih kita dorong adalah bagaimana fungsi pendidikan pondok pesantrennya bisa kembali aktif,” sebut Desman.
Satu diantara persoalan yang mengemuka dalam upaya mengaktifkan kembali Ponpes Al-Farisyah Hasyim adalah keterbatasan pembiayaan. Kondisi tersebut membuat kegiatan pendidikan pesantren untuk sementara dihentikan.
Desman menilai, persoalan ini perlu dibahas secara bersama-sama agar dapat ditemukan solusi yang memungkinkan pesantren kembali beroperasi secara berkelanjutan. Dukungan dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, pengelola pesantren, serta pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah selanjutnya.
Pembahasan juga perlu memperjelas kebutuhan yang harus dipenuhi agar kegiatan pendidikan dapat berjalan kembali. Melalui peninjauan tersebut, Desman berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti pada wacana, tetapi ditindaklanjuti melalui kajian terhadap kendala yang ada dan koordinasi dengan pihak terkait.
Harapannya, Ponpes Al-Farisyah Hasyim dapat kembali menjalankan perannya sebagai tempat pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat Kukar.
“Kondisi ini harus kita pikirkan bersama. Kita ingin keberadaan pondok pesantren bisa kembali memberikan manfaat bagi masyarakat dan umat, khususnya warga di sekitar Desa Rapak Lambur,” pungkas Desman.
Editor: Aspian Nur
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk di Komisi I DPRD Kukar tersebut turun langsung meninjau kondisi pondok pesantren, Kamis (29/10/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kendala yang selama ini menghambat keaktifan kegiatan pesantren.
Desman mengatakan, upaya mengaktifkan kembali Ponpes Al-Farisyah Hasyim perlu dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan bersama berbagai pihak. Dalam pertemuan di lokasi, ia menerima informasi serta masukan dari tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Alhamdulillah, sudah ada koordinasi yang baik dari tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, dan OPD pemerintah kabupaten. Kami ingin melihat bagaimana ke depan pondok pesantren ini bisa digagas kembali keaktifannya,” katanya.
Menurut Desman, masyarakat berharap Ponpes Al-Farisyah Hasyim dapat kembali menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan keagamaan seperti pada periode 2018 hingga 2025. Aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pengelola pesantren.
Karena itu Desman mendorong pembentukan tim untuk mengkaji berbagai kendala, termasuk faktor pembiayaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab terhentinya aktivitas pendidikan pesantren.
“Kami ingin mendorong keinginan masyarakat agar keberadaan pondok pesantren ini bisa aktif kembali seperti dulu. Dari informasi dan kondisi yang disampaikan dalam pertemuan tadi, nantinya akan kita kaji bersama, termasuk dengan membentuk tim untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada,” tegasnya.
Desman menjelaskan, meski kegiatan pendidikan pesantren tidak lagi berjalan sebagaimana sebelumnya, kawasan Ponpes Al-Farisyah Hasyim masih dimanfaatkan untuk aktivitas lain, seperti kegiatan desa dan majelis keagamaan.
Dengan demikian, perhatian utamanya bukan semata-mata menghidupkan kembali bangunan atau kawasan pesantren, melainkan mengembalikan fungsi pendidikan pesantren agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.