Menyikapi persoalan ini, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menilai krisis kelistrikan di daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia ini merupakan ironi yang menyakitkan bagi masyarakat.
“Warga kita harus berhadapan dengan pasokan listrik yang tidak stabil, padahal setiap hari menyaksikan ponton-ponton pengangkut batu bara lalu lalang di Sungai Mahakam,” kata Aulia Rahman, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, PT PLN adalah mitra pemerintah dalam pelayanan publik. Walaupun Pemkab Kukar tidak terlibat langsung dalam operasional PLN, pihaknya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak masyarakat dan mendesak penyelesaian permasalahan ini.
“Kalau pemadaman karena kekurangan daya, kami Pemkab Kukar mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Kukar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti, Kecamatan Tabang yang masih kekurangan daya listrik. Padahal, wilayah tersebut merupakan lokasi operasional perusahaan tambang raksasa seperti PT Bayan. Potensi sumber daya alam yang melimpah dinilai belum sejalan dengan keadilan energi yang diterima warga lokal.
“Seperti di Kecamatan Tabang, setiap hari di sana pasti ada kendala masalah listrik, padahal di sana penyuplai batu bara besar, ada PT Bayan. Ini tempat lokasi diambilnya sumber daya alam,” ucap Aulia.
Pemkab Kukar berharap koordinasi intensif antara PLN dan pemerintah pusat segera membuahkan hasil nyata sehingga tidak banyak merugikan masyarakat.
“Kepastian pasokan listrik sangat mendesak, ini untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik di Kukar agar lebih lancar,” ungkapnya.
Opsi pembangunan pembangkit baru diharapkan menjadi jalan keluar untuk memperkuat ketahanan energi daerah, dengan tetap mematuhi kajian jaringan dan aspek lingkungan.
Editor: Erwin
Menyikapi persoalan ini, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menilai krisis kelistrikan di daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia ini merupakan ironi yang menyakitkan bagi masyarakat.
“Warga kita harus berhadapan dengan pasokan listrik yang tidak stabil, padahal setiap hari menyaksikan ponton-ponton pengangkut batu bara lalu lalang di Sungai Mahakam,” kata Aulia Rahman, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, PT PLN adalah mitra pemerintah dalam pelayanan publik. Walaupun Pemkab Kukar tidak terlibat langsung dalam operasional PLN, pihaknya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak masyarakat dan mendesak penyelesaian permasalahan ini.
“Kalau pemadaman karena kekurangan daya, kami Pemkab Kukar mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Kukar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti, Kecamatan Tabang yang masih kekurangan daya listrik. Padahal, wilayah tersebut merupakan lokasi operasional perusahaan tambang raksasa seperti PT Bayan. Potensi sumber daya alam yang melimpah dinilai belum sejalan dengan keadilan energi yang diterima warga lokal.
“Seperti di Kecamatan Tabang, setiap hari di sana pasti ada kendala masalah listrik, padahal di sana penyuplai batu bara besar, ada PT Bayan. Ini tempat lokasi diambilnya sumber daya alam,” ucap Aulia.
Pemkab Kukar berharap koordinasi intensif antara PLN dan pemerintah pusat segera membuahkan hasil nyata sehingga tidak banyak merugikan masyarakat.
“Kepastian pasokan listrik sangat mendesak, ini untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik di Kukar agar lebih lancar,” ungkapnya.
Opsi pembangunan pembangkit baru diharapkan menjadi jalan keluar untuk memperkuat ketahanan energi daerah, dengan tetap mematuhi kajian jaringan dan aspek lingkungan.
Editor: Erwin