Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menyampaikan hal itu saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kubar dalam Rapat Paripurna XVII Masa Sidang III, Rabu (21/10/2026). Ia menjelaskan, arah pembangunan tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Satu diantara program yang mendapat porsi anggaran besar adalah pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan. Pemkab Kubar merencanakan anggaran Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp1,25 Triliun untuk mendukung peningkatan akses transportasi antarkampung dan antarkecamatan, termasuk pengembangan wilayah dari Jembatan ATJ hingga perbatasan Kutai Kartanegara.
Disamping itu, terdapat rencana pelaksanaan 22 proyek tahun jamak atau multiyears, termasuk lanjutan pembangunan Jembatan ATJ. Sebelum pelaksanaan, pemerintah menyiapkan persyaratan administrasi dan teknis, termasuk dokumen Legal Opinion (LO) dari aparat hukum yang berwenang.
Pembangunan tidak cukup hanya berpatokan pada pembagian anggaran tahun sebelumnya. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah juga menjadi pertimbangan agar anggaran yang tersedia dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan alokasi APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya mengikuti pola pembagian anggaran tahun sebelumnya, tetapi benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, kesenjangan pembangunan, tingkat keterisolasian wilayah, dan hasil yang ingin dicapai,” kata Nanang.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sependapat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat,” demikian penjelasan pemerintah dalam jawaban terhadap pandangan fraksi DPRD.
Di bidang pendidikan, program yang disiapkan mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah serta rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah juga berupaya mengatasi kekurangan guru melalui pemetaan kebutuhan, redistribusi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan pemberian Tunjangan Khusus Guru bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil.
Adapun di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada perbaikan fasilitas pelayanan, termasuk puskesmas pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan. Pemkab Kubar juga berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas yang masih kekurangan personel, memperkuat pelayanan bergerak ke kampung, serta menjaga ketersediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat turut dilakukan melalui dukungan terhadap sektor ekonomi produktif. Pemkab Kubar merencanakan anggaran pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp1,70 Miliar, sektor pertanian dan perkebunan rakyat Rp44,75 Miliar, serta sektor perikanan Rp8,06 Miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, mulai dari peningkatan produksi hingga pengolahan hasil dan pemasaran. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan bantuan dan pelatihan diberikan kepada penerima yang tepat melalui verifikasi data serta evaluasi pelaksanaan program.
Melalui prioritas tersebut, pemerintah berharap RAPBD 2027 dapat mendukung pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian masyarakat. Pembahasan bersama DPRD selanjutnya diharapkan tetap mengedepankan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Editor: Aspian Nur
Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menyampaikan hal itu saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kubar dalam Rapat Paripurna XVII Masa Sidang III, Rabu (21/10/2026). Ia menjelaskan, arah pembangunan tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Satu diantara program yang mendapat porsi anggaran besar adalah pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan. Pemkab Kubar merencanakan anggaran Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp1,25 Triliun untuk mendukung peningkatan akses transportasi antarkampung dan antarkecamatan, termasuk pengembangan wilayah dari Jembatan ATJ hingga perbatasan Kutai Kartanegara.
Disamping itu, terdapat rencana pelaksanaan 22 proyek tahun jamak atau multiyears, termasuk lanjutan pembangunan Jembatan ATJ. Sebelum pelaksanaan, pemerintah menyiapkan persyaratan administrasi dan teknis, termasuk dokumen Legal Opinion (LO) dari aparat hukum yang berwenang.
Pembangunan tidak cukup hanya berpatokan pada pembagian anggaran tahun sebelumnya. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah juga menjadi pertimbangan agar anggaran yang tersedia dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan alokasi APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya mengikuti pola pembagian anggaran tahun sebelumnya, tetapi benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, kesenjangan pembangunan, tingkat keterisolasian wilayah, dan hasil yang ingin dicapai,” kata Nanang.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sependapat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat,” demikian penjelasan pemerintah dalam jawaban terhadap pandangan fraksi DPRD.
Di bidang pendidikan, program yang disiapkan mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah serta rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah juga berupaya mengatasi kekurangan guru melalui pemetaan kebutuhan, redistribusi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan pemberian Tunjangan Khusus Guru bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil.