Upaya tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) PJPK sekaligus sosialisasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Kependudukan (Siperindu) yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kubar di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda Kubar, Rabu (14/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar Erik Victory mengatakan, persoalan kependudukan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Karena itu perencanaannya perlu diselaraskan agar kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Indikator pembangunan kependudukan perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan begitu, setiap perangkat daerah dapat menyesuaikan program dan kegiatannya dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
“Melalui internalisasi indikator PJPK ke dalam RPJMD, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan masing-masing agar pembangunan kependudukan berjalan secara terpadu dan lintas sektor,” kata Erik kepada Korankaltim.com.
Pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, hingga kesiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk mendukung perencanaan tersebut, Pemkab Kubar juga mendorong penggunaan Siperindu sebagai sarana pemantauan kondisi kependudukan. Sistem ini diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai berbagai persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini.
“Dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengambil langkah antisipatif secara cepat,” tegasnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP2KBP3A Kubar Seriwahyuni menjelaskan, kondisi kependudukan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, laju pertumbuhan, serta persebarannya merupakan aspek yang saling berkaitan.
Pengelolaan berbagai aspek tersebut, menurutnya, harus mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam menopang kehidupan masyarakat.
“Dinamika kependudukan ini harus dikelola dengan matang agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Seriwahyuni
Penyusunan PJPK bertujuan menerjemahkan kebijakan pembangunan kependudukan ke dalam rencana aksi jangka menengah dan panjang. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan untuk mengendalikan kuantitas penduduk sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kubar.
Adapun Siperindu merupakan platform digital yang disediakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Sistem ini mendukung pemantauan kondisi kependudukan, penyediaan informasi untuk perencanaan, serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan PJPK secara berkala dan terintegrasi.
Melalui forum tersebut, DP2KBP3A Kubar juga menghimpun masukan dari perangkat daerah dan instansi terkait agar dokumen PJPK yang disusun sesuai dengan kondisi di lapangan. Sosialisasi Siperindu sekaligus diarahkan untuk memberikan pemahaman teknis kepada peserta mengenai penggunaan sistem tersebut dalam memantau indikator pembangunan kependudukan.
Perencanaan pembangunan kependudukan juga perlu memperhatikan perkembangan wilayah Kalimantan Timur, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perubahan pembangunan di tingkat regional berpotensi memengaruhi kondisi kependudukan serta kebutuhan pelayanan masyarakat di Kubar.
Pemkab Kubar berharap penyusunan PJPK dan penggunaan Siperindu dapat membantu perangkat daerah merancang program yang sesuai dengan kondisi penduduk. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar kebijakan yang disusun lebih terarah dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Aspian Nur
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) PJPK sekaligus sosialisasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Kependudukan (Siperindu) yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kubar di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda Kubar, Rabu (14/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar Erik Victory mengatakan, persoalan kependudukan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Karena itu perencanaannya perlu diselaraskan agar kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Indikator pembangunan kependudukan perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan begitu, setiap perangkat daerah dapat menyesuaikan program dan kegiatannya dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
“Melalui internalisasi indikator PJPK ke dalam RPJMD, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan masing-masing agar pembangunan kependudukan berjalan secara terpadu dan lintas sektor,” kata Erik kepada Korankaltim.com.
Pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, hingga kesiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk mendukung perencanaan tersebut, Pemkab Kubar juga mendorong penggunaan Siperindu sebagai sarana pemantauan kondisi kependudukan. Sistem ini diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai berbagai persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini.
“Dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengambil langkah antisipatif secara cepat,” tegasnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP2KBP3A Kubar Seriwahyuni menjelaskan, kondisi kependudukan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, laju pertumbuhan, serta persebarannya merupakan aspek yang saling berkaitan.