Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sudah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Queen Mary, Hotel Aston Samarinda Senin, (22/4/2024) lalu.

Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun   mengapresiasi penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Mahulu Tahun 2023 tersebut.

“Itu bagian dari proses evaluasi baik secara saran maupun masukan yang tercantum dalam rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti dan dibenah oleh pemkab,” kata Avun.

Hasil rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan pembenahan serta perbaikan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik. “Seperti tahun-tahun sebelumnya tentu beberapa rekomendasi-rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah," kata Avun.  

Selain menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik, ia juga berharap dengan adanya penyampaian LKPJ Bupati tahun 2023 oleh DPRD Mahulu, ke depannya bisa tersaji dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan didampingi Wakil Ketua I Tiopilus Hanye dan Wakil Ketua II Martin Hat. Dikonfirmasi Korankaltim.com Kamis (25/4/2024) hari ini, Novita Bulan menyebut ada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direkomendasikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), serta  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP ).

Ada juga 13 OPD di Mahulu yang penyerapan APBD pada tahun 2023 masuk dalam kategori rendah. Ke-13 OPD itu adalah Disdikbud, Dinkes, PUPR, Satpol-PP, BPBD, Dinsos, DLH, Dishub, Diskominfo, DPMPTSP, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, serta Disparpora.

"Dari beberapa OPD ini, capaian pembiayaan program yang capaiannya di bawah 80 persen sebanyak 38 program per sub kegiatan," jelas Novita.

"Dari 13 OPD yang capaiannya di bawah 80 persen terbanyak adalah pada OPD Dinas Sosial, paling sedikit adalah Dinas Pariwisata, Kelautan dan perikanan, Komunikasi dan Informatika, Satpol PP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing satu program yang kurang dari 80 persen," ungkap Novita.

Editor: Aspian Nur