Masing - masing pimpinan dewan ini mengungkapkan, sebagai pemimpin perempuan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu program prioritas kedepan.
Hj Leppa mengatakan sebagai perempuan dan juga orang tua, pihaknya semaksimal mungkin terus berupaya melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Hal senada juga disamapaikan Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah. Ia merespon isu perempuan dan anak di daerah, seperti kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual dan termasuk penyakit HIV/AIDS.
"Kami sudah ada komunikasi, dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DPC Kabupaten Nunukan, yang sudah menyampaikan kepada saya keinginan untuk rapat dengar pendapat berkaitan masalah perempuan dan anak," ungkapnya.
Arpiah menilai, kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku maupun korban cukup kompleks.
"Kita mendengar kasus yang melibatkan perempuan dan anak cukup banyak di Nunukan, ada yang hamil muda, penyakit HIV AIDS, pelecehan seksual. Ini akan jadi atensi, nanti seperti apa akan kita ditindaklanjuti," kata Arpiah.
Menurutnya, hal tersebut perlu komitmen bersama untuk selalu bersinergi antar unsur pimpinan DPRD Nunukan dan pemerintah daerah. "ini nanti akan kita buat jadi agenda kerja, setelah kami bahas AKD (alat kelengkapan dewan), dan Bimtek,” tuturnya.
Wakil Ketua 2 Andi Mariyati, menambahkan, ia sangat antusias dan akan mempelajari kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dan anak.
“Terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan otomatis pasti kita akan turun tangan untuk melindungi masyarakat terutama hak-hak perempuan dan anak. Kita akan membantu dan pelajari, serta akan komunikasikan kepada pihak-pihak terkait, juga dengan menggandeng pihak pemberdayaan perempuan,” imbuhnya.
Sumber: Koran Kaltara
