Deflasi merupakan kondisi yang menggambarkan terjadinya penurunan harga komoditi di pasaran. Khususnya dari 11 kelompok pengeluaran masyarakat.
Di Kaltara, deflasi cenderung dipengaruhi kelompok transportasi. Pada Januari 2021, kelompok ini mengalami deflasi hingga 9,78 persen, utamanya dikarenakan turunnya harga tiket angkutan udara.
“Dari sebelas kelompok pengeluaran, deflasi di Kaltara disebabkan kelompok transportasi. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah bulan lalu mensyaratkan penumpang angkutan udara melakukan Rapid Antigen atau PCR. Itu berdampak pada menurunnya harga tiket pesawat,” sebut Panca lagi.
Sementara itu, kelompok dengan inflasi tertinggi adalah makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini mencatatkan inflasi 1,76 persen utamanya disebabkan naiknya harga cabai rawit, sawi hijau, sayur bayam, kangkung dan wortel. “Jadi harga komoditi sayur-sayuran banyak mengalami peningkatan di Januari 2021,” ungkap Panca.
Adapun, pada kelompok lainnya, sektor pakaian dan alas kaki cenderung stabil di angka 0,00 persen. Kemudian kelompok perumahan, listrik dan bahan bakar lainnya mengalami inflasi 0,15 persen. Disebabkan kenaikan harga bahan bakar rumah tangga dalam bentuk LPG, besi beton dan pasir.
Lalu, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, mengalami inflasi sebesar 0,47 persen. Disebabkan karena meningkatnya harga atau upah asisten rumah tangga, harga sapu dan pembersih lantai.
“Selanjutnya, kelompok kesehatan mengalami deflasi 0,03 persen. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan inflasi 0,01 persen, kelompok pendidikan inflasi 0,17 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman inflasi 0,36 persen. Terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi 0,17 persen karena harga emas naik,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kalimantan Utara, Hasriyani menyampaikan, Pemprov Kaltara berupaya melegitimasi kegiatan perdagangan antardaerah dalam bentuk kerja sama.
Legitimasi dari pihak pemerintah, dinilai berkontribusi dalam pengendalian laju inflasi daerah. Mengingat sejumlah kebutuhan masyarakat Kaltara juga berasal dari provinsi lain. Sehingga perlu dijamin kelancaran distribusinya.
“Ada wacana saat ini yang difasilitasi Biro Ekonomi dalam bentuk kerja sama antardaerah. Itu kaitannya dengan pengendalian inflasi,” kata Hasriyani.
Dengan kerjasama, ada jaminan komoditi kebutuhan masyarakat selalu tersedia. Dimana pemerintah dari daerah produksi, memiliki tanggung jawab menyuplai permintaan dari daerah penerima. Sehingga menghindari terjadinya kelangkaan yang bisa memicu lonjakan harga.
“Sebenarnya kalau kerja sama antar daerah itu sudah dilaksanakan. Tapi kan sebatas antar-pedagang saja. Tetapi Alhamdulillah awal tahun ini, sudah dibangun komunikasi dengan pemerintah di sana. Seperti contohnya yang dilakukan Pak Saharin (Kepala Bagian Produksi Daerah dan SDA pada Biro Perekonomian) baru-baru ini di Palu,” paparnya.
Melalui kerja sama antardaerah, Pemerintah menargetkan ketersediaan stok bisa cukup dengan berkelanjutan. Khususnya pada momen-momen tertentu, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). “Artinya kami memang lebih awal mencegah terjadinya kelangkaan. Kalau langka kan, otomatis harga relatif naik. Itu yang dijaga. Apalagi saat momen Ramadan, lebaran, Natal dan hari besar lain. Kita ambil peran langsung atau juga libatkan beberapa distributor,” jelas Hasriyani.
Terlepas dari itu, masuknya toko ritel bisa berkontribusi terhadap stabilnya laju inflasi tahun ini. Keberadaan toko ritel bisa menjaga fluktuasi harga di Kaltara. Dimana akan muncul persaingan sehat soal harga jual karena beragamnya pihak penjual. (*)
Editor: Aspian Nur
Berita ini sudah tayang di korankaltara.com hari Selasa 2 Februari 2021 dengan judul Tarakan Sumbang Deflasi: Kaltara Catatkan 0,58 Persen
