“Apabila bendera rusak atau bahkan kusan, tetapi tetap dikibarkan maka dapat diancam pidana 1 tahun atau di denda paling banyak Rp100 juta rupiah,” jelasnya kepada Koran Kaltara saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (1/8).
Karena itu, pihaknya akan segera mensosialisasikan kembali aturan hukum itu kepada masyarakat.
“Kami sebagai penegak hokum, tidak ingin melarikan ke arah pidana. Tapi yang diinginkan bagaimana masyarakat, khususnya di Kecamatan Malinau Kota ini bisa memahami aturan dan undang-undang negara kita,” ungkapnya.
Terpenting, kata Marudut, bagaimana masyarakat bisa lebih mengharagai Indonesia melalui pengibaran bendera merah putih yang bersih dan indah dipandang.
“Terkadang kita memang senang mengibarkan bendera merah putih, tapi harus diingat ada aturan yang telah diatur,” ujarnya.
Dalam sosialisasi nanti, kata dia, pihaknya dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Malinau Kota dan Danramil Malinau Kota.
“Minimal dalam setiap kegiatan yang banyak dihadiri masyarakat akan diberikan informasi-informasi tentang UU yang telah ditetapkan negara,” katanya.
Selama ini, kata dia, masyarakat Malinau Kota masih belum memahami, sehingga terkadang ada yang hanya asal mengibarkan, tanpa melihat bentuk dan warna bendera merah putih tersebut. “Karena itu memang perlu disosialisasikan lagi. Jadi setiap ada kegiatan tentu akan kami selipkan,” tegasnya. (*)
Penulis: */Man/Korankaltara
