Apabila menilik kemampuan anggaran, diakuinya APBD Bulungan juga minim. Apalagi jika jumlah THR ditambah. “Jika saja anggarannya langsung dari APBN mungkin kita cepat saja proses,” kata Syafril.
Terpisah, ditambahkan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan Muhammad Islam. Dia mengungkapkan, meski sudah ada surat edaran dari Kemendagri, masih perlu ada pertimbangan lanjutan. “Permasalahannya dalam edaran itu, tepatnya pada item yang menyatakan bahwa dibayarkan oleh APBD itu yang masih kita pertimbangkan. Sebab uangnya itu tidak semerta-merta ada. Namun begitu ada item lain, kalaupun tidak tersedia dalam APBD, maka dalam penganggarannya dalam gaji 13 dan THR. Tentunya untuk itu perlu dilakukan perubahan penjabaran. Tapi saya tegaskan kita melakukan perubahan penjabaran itu kalau uang sudah ada,” jelasnya.
Menurut Muhammad Islam, jika menggeser dana tak terduga untuk THR, juga tak memungkinkan sebab jumlahnya tak menutupi kebutuhan THR bagi sekitar empat ribu an ASN Bulungan saat ini. “Ketersediaan anggaran saat ini, kita sudah alokasikan untuk 14 bulan gaji, kalau itu memang menutupi. Namun untuk item tambahan penghasilan maupun tunjangan kinerja itu tidak terakomodir. Bisa saja untuk THR gaji yang ke 14 itu diubah nomenklaturnya sesuai arahan. Tapi itu tadi, intinya harus ada uangnya dulu,” katanya.
Sejauh ini untuk gaji, ditambah tunjangan kinerja atau di Bulungan disebut TPP, dalam sebulan realisasi hampir Rp12 miliar. “Jadi jika dua bulan mengakomodir gaji 13 dan THR perlu Rp24 miliar. Memang sementara ini bisa saja kita bayarkan, namun konsekuensinya bulan 11 dan 12 kita tidak ada yang bisa dibayarkan. Karena uang yang ada itu alokasi sampai akhir tahun,” rincinya.
Bukan hanya Pemkab Bulungan, dirinya menyakini hampir semua daerah juga mengalami hal serupa. Apalagi bagi yang kemampuan anggarannya terbatas. Menyikapi kondisi ini, pihaknya, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan pembahasan terkait kebijakan THR tersebut. (an)
