Sejauh ini diyakininya ASN Bulungan tidak ada yang membackup pengetab yang dimaksud. Akan tetapi, jika hal itu terbukti, maka pihaknya juga tidak segan-segan memproses sesuai ketentuan yang berlaku.“Ya, kita tindak kalau memang ada yang demikian. Seajuh ini aman belum ada laporan yang seperti itu,” katanya.
Sebelumnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menegaskan dinas terkait harus menyikapi persoalan pengetap ini. Namun begitu juga eprlu ada langkah tegas pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kan sebelumnya petugas seperti dari Satpol PP dan Polres juga melakukan penjagaan di SPBU, dan itu dapat mengurangi dan menindak para pelaku. Akan tetapi berjalannya waktu ternyata saat ini kembali lagi,” imbuhnya.
Bupati mengelak ketidak beradaan petugas penjagaan di SPBU lagi karena operasional yang tidak ada. Sebab menurutnya, hal itu bukan menjadi alasan, apalagi saat ini petugas Satpol PP misalnya sudah banyak, ada dari Bulungan maupun provinsi.
Di sisi lain sebagai langkah solusi persoalan tersebut masyarakat juga menyarankan penambahan SPBU lagi. Akan tetapi dikatakannya saat ini belum ada yang menawarkan diri untuk membangun.
“Kalau ada yang mengajukan (izin) ya kita proses. Di sisi lain, terkait dengan kuota BBM juga mungkin masih perlu ditambah. Karena saat ini jelas kurang, apalagi jumlah kendaraan juga semakin banyak. Tidak hanya dari Tanjung Selor, juga ada dari Berau, Samarinda dan lain-lain,” sebutnya.
Meski tak menyebutkan detail, namun diyakini, kouta BBM saat ini di Bulungan masih dinilai kurang. Sehingga perlu ada penambahan atau usulan kouta lagi. (an)
