1 menit baca5 kali dibaca
Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat membahas dan menyelesaikan persoalan pascatambang atau pengakhiran tambang PT Mega Prima Pesada (MPP) yang berada di atas kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Budi Duta Agro Makmur.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, rapat ini berfokus pada upaya menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak agar tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Loa Kulu sebagai lokus kegiatan.
Ia menekankan pentingnya mencari titik temu antara kepatuhan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral dengan pemanfaatan lahan perkebunan. Di satu sisi, PT Miga Prima Persada bekerja sesuai regulasi pascatambang Kementerian ESDM. Di sisi lain, lahan HGU yang menjadi wilayah operasional perkebunan PT Budi Duta Agro Makmur sebagian telah dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan.
"Kami mendorong agar penyelesaian dilakukan melalui skema pola kemitraan, termasuk pemenuhan kewajiban tanggung jawab perkebunan plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat setempat," kata Ahmad Yani, Senin (12/10/2026).
Yani menilai, langkah ini krusial mengingat proses pengakhiran dan penutupan tambang nantinya akan berujung pada penyerahan kembali lahan kepada masyarakat.
"Penyerahan itu tidak dapat berjalan optimal kalau status hukum lahan masih berbenturan dengan izin HGU perkebunan yang aktif," ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Kukar berencana menggelar rapat lanjutan pekan depan dengan skala yang lebih luas. Pihak legislatif juga menjadwalkan pemanggilan instansi teknis terkait, termasuk Dinas ESDM hingga Kementerian ESDM, agar penyelesaian pascatambang dan status HGU ini dapat terintegrasi secara sah dan mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Loa Kulu.
"Kami secepatnya akan panggil perusahan-perusahaan itu agar masalah ini cepat ditangani," tegasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, rapat ini berfokus pada upaya menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak agar tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Loa Kulu sebagai lokus kegiatan.
Ia menekankan pentingnya mencari titik temu antara kepatuhan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral dengan pemanfaatan lahan perkebunan. Di satu sisi, PT Miga Prima Persada bekerja sesuai regulasi pascatambang Kementerian ESDM. Di sisi lain, lahan HGU yang menjadi wilayah operasional perkebunan PT Budi Duta Agro Makmur sebagian telah dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan.
"Kami mendorong agar penyelesaian dilakukan melalui skema pola kemitraan, termasuk pemenuhan kewajiban tanggung jawab perkebunan plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat setempat," kata Ahmad Yani, Senin (12/10/2026).
Yani menilai, langkah ini krusial mengingat proses pengakhiran dan penutupan tambang nantinya akan berujung pada penyerahan kembali lahan kepada masyarakat.
"Penyerahan itu tidak dapat berjalan optimal kalau status hukum lahan masih berbenturan dengan izin HGU perkebunan yang aktif," ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Kukar berencana menggelar rapat lanjutan pekan depan dengan skala yang lebih luas. Pihak legislatif juga menjadwalkan pemanggilan instansi teknis terkait, termasuk Dinas ESDM hingga Kementerian ESDM, agar penyelesaian pascatambang dan status HGU ini dapat terintegrasi secara sah dan mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Loa Kulu.
"Kami secepatnya akan panggil perusahan-perusahaan itu agar masalah ini cepat ditangani," tegasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 44 km selatan Kab. Blitar
12 Okt 2026, 12:28:13 WIB • Kedalaman 101 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Senin, 12 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.40
Dzuhur
12.02
Ashar
15.12
Maghrib
18.05
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
