Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 yang ditetapkan sebesar Rp4 juta per bulan dinilai belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup masyarakat.
1 menit baca

Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 yang ditetapkan sebesar Rp4 juta per bulan dinilai belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai standar pengupahan tersebut masih jauh dari kebutuhan riil pekerja. Terlebih, kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga terus memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, penetapan upah minimum semestinya tidak hanya berpatokan pada persentase kenaikan tahunan. Pemerintah harus melihat sejauh mana pendapatan pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pangan, sandang, hingga tempat tinggal.
“Belanja-belanja sudah naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga mengalami kenaikan. Jadi, menurut saya, Rp4 juta sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim,” ujar Agusriansyah, Minggu (22/11/2026).
Dia berpandangan, standar upah minimum di Benua Etam idealnya sudah melampaui Rp5 juta setiap bulan. Angka tersebut dinilai lebih mendekati tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dibandingkan besaran upah yang berlaku saat ini.
Agusriansyah juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap mekanisme penetapan upah minimum. Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pemerintah daerah dan pihak terkait tidak mengabaikan kondisi ekonomi yang dihadapi pekerja dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Sebab, kenaikan upah secara nominal belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan.
Karena itu, dia berharap kebijakan pengupahan ke depan lebih berpihak pada perlindungan daya beli pekerja. Pemerintah perlu memastikan besaran upah yang ditetapkan benar-benar memberikan kemampuan ekonomi bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi ketentuan kenaikan tahunan.
“Pemerintah harus benar-benar hadir dan memastikan kebijakan pengupahan berpihak dengan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai kenaikan upah hanya terlihat secara angka, tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan hidup masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai standar pengupahan tersebut masih jauh dari kebutuhan riil pekerja. Terlebih, kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga terus memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, penetapan upah minimum semestinya tidak hanya berpatokan pada persentase kenaikan tahunan. Pemerintah harus melihat sejauh mana pendapatan pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pangan, sandang, hingga tempat tinggal.
“Belanja-belanja sudah naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga mengalami kenaikan. Jadi, menurut saya, Rp4 juta sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim,” ujar Agusriansyah, Minggu (22/11/2026).
Dia berpandangan, standar upah minimum di Benua Etam idealnya sudah melampaui Rp5 juta setiap bulan. Angka tersebut dinilai lebih mendekati tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dibandingkan besaran upah yang berlaku saat ini.

Agusriansyah juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap mekanisme penetapan upah minimum. Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pemerintah daerah dan pihak terkait tidak mengabaikan kondisi ekonomi yang dihadapi pekerja dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Sebab, kenaikan upah secara nominal belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan.
Karena itu, dia berharap kebijakan pengupahan ke depan lebih berpihak pada perlindungan daya beli pekerja. Pemerintah perlu memastikan besaran upah yang ditetapkan benar-benar memberikan kemampuan ekonomi bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi ketentuan kenaikan tahunan.
“Pemerintah harus benar-benar hadir dan memastikan kebijakan pengupahan berpihak dengan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai kenaikan upah hanya terlihat secara angka, tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan hidup masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin






119 kali dibaca

Pusat gempa berada di laut 98 km BaratDaya Melonguane
22 Nov 2026, 14:54:39 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG