Ketua Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai penyelenggaraan pertambangan tidak cukup hanya mengatur mekanisme perizinan. Pemerintah juga harus memiliki pedoman yang jelas dalam mengawasi aktivitas perusahaan serta memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajibannya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan MBLB. Laporan akhir Pansus terhadap rancangan regulasi itu telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim pada 18 November 2026.
Reza mengatakan, kepastian aturan diperlukan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Mulai dari kewenangan pemerintah, prosedur perizinan, standar pelayanan, hingga mekanisme pengawasan harus memiliki landasan yang tegas.
“Yang ingin kami dorong adanya kepastian dalam penyelenggaraan pertambangan. Mulai dari kewenangan, prosedur perizinan, standar pelayanan, sampai pengawasan. Semuanya harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah,” ungkapnya, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, pengawasan juga harus memperhatikan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan operasional, reklamasi, serta dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Pansus sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pertambangan di Kabupaten Paser dan Kutai Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan tambang sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu diakomodasi dalam regulasi.
“Kami ingin melihat langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berdasarkan dokumen dan laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan,” jelas Reza.
Selain pengawasan, regulasi tersebut turut memperhatikan kewajiban perusahaan dalam melibatkan tenaga kerja dan pengusaha lokal. DPRD berharap aktivitas pertambangan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kaltim.
“Optimalisasi potensi pertambangan harus memberikan manfaat bagi daerah. Kami ingin tenaga kerja daerah mendapatkan kesempatan, pengusaha lokal dilibatkan, dan kemitraan dengan BUMD juga diperkuat,” tuturnya. (Adv)
Editor: Erwin
Ketua Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai penyelenggaraan pertambangan tidak cukup hanya mengatur mekanisme perizinan. Pemerintah juga harus memiliki pedoman yang jelas dalam mengawasi aktivitas perusahaan serta memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajibannya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan MBLB. Laporan akhir Pansus terhadap rancangan regulasi itu telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim pada 18 November 2026.
Reza mengatakan, kepastian aturan diperlukan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Mulai dari kewenangan pemerintah, prosedur perizinan, standar pelayanan, hingga mekanisme pengawasan harus memiliki landasan yang tegas.
“Yang ingin kami dorong adanya kepastian dalam penyelenggaraan pertambangan. Mulai dari kewenangan, prosedur perizinan, standar pelayanan, sampai pengawasan. Semuanya harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah,” ungkapnya, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, pengawasan juga harus memperhatikan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan operasional, reklamasi, serta dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Pansus sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pertambangan di Kabupaten Paser dan Kutai Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan tambang sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu diakomodasi dalam regulasi.
“Kami ingin melihat langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berdasarkan dokumen dan laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan,” jelas Reza.
Selain pengawasan, regulasi tersebut turut memperhatikan kewajiban perusahaan dalam melibatkan tenaga kerja dan pengusaha lokal. DPRD berharap aktivitas pertambangan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kaltim.
“Optimalisasi potensi pertambangan harus memberikan manfaat bagi daerah. Kami ingin tenaga kerja daerah mendapatkan kesempatan, pengusaha lokal dilibatkan, dan kemitraan dengan BUMD juga diperkuat,” tuturnya. (Adv)
Editor: Erwin