Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia mempertanyakan sejauh mana hasil pertanian lokal mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di seluruh wilayah Benua Etam.
“Kita ini menanam padi, tetapi tetap impor dari Sulawesi dan Jawa. Nah, yang jadi soal, apakah produksi kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pengembangan pertanian tidak cukup hanya ditandai dengan pembukaan lahan atau bertambahnya kawasan persawahan. Pemerintah perlu memastikan kegiatan tersebut menghasilkan produksi yang mampu memperkuat ketersediaan beras di daerah.
Sejumlah wilayah di Kaltim sebenarnya telah mengembangkan sektor pertanian padi. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), misalnya, mulai membuka lahan persawahan. Samarinda juga memiliki kawasan yang menjalankan aktivitas pertanian.
Namun, keberadaan lahan tersebut perlu diikuti peningkatan produktivitas dan hasil panen. Tanpa kemampuan produksi yang memadai, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah akan sulit dikurangi.
“Keberadaan lahan pertanian saja belum cukup apabila hasil panennya belum mampu menopang kebutuhan pangan daerah,” imbuhnya.
Sigit juga menyoroti pentingnya pengawasan rantai distribusi beras. Menurutnya, upaya memperkuat produksi lokal harus berjalan bersamaan dengan pengawasan peredaran pangan, terutama untuk mencegah praktik mafia beras yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daerah menghasilkan beras, tetapi juga memastikan pasokan yang tersedia dapat disalurkan dengan baik.
“Karena itu, pengawasan perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan produksi pertanian lokal,” tutupnya . (Adv)
Editor: Erwin
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia mempertanyakan sejauh mana hasil pertanian lokal mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di seluruh wilayah Benua Etam.
“Kita ini menanam padi, tetapi tetap impor dari Sulawesi dan Jawa. Nah, yang jadi soal, apakah produksi kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pengembangan pertanian tidak cukup hanya ditandai dengan pembukaan lahan atau bertambahnya kawasan persawahan. Pemerintah perlu memastikan kegiatan tersebut menghasilkan produksi yang mampu memperkuat ketersediaan beras di daerah.
Sejumlah wilayah di Kaltim sebenarnya telah mengembangkan sektor pertanian padi. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), misalnya, mulai membuka lahan persawahan. Samarinda juga memiliki kawasan yang menjalankan aktivitas pertanian.
Namun, keberadaan lahan tersebut perlu diikuti peningkatan produktivitas dan hasil panen. Tanpa kemampuan produksi yang memadai, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah akan sulit dikurangi.
“Keberadaan lahan pertanian saja belum cukup apabila hasil panennya belum mampu menopang kebutuhan pangan daerah,” imbuhnya.
Sigit juga menyoroti pentingnya pengawasan rantai distribusi beras. Menurutnya, upaya memperkuat produksi lokal harus berjalan bersamaan dengan pengawasan peredaran pangan, terutama untuk mencegah praktik mafia beras yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daerah menghasilkan beras, tetapi juga memastikan pasokan yang tersedia dapat disalurkan dengan baik.
“Karena itu, pengawasan perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan produksi pertanian lokal,” tutupnya . (Adv)
Editor: Erwin