Target tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Kubar mempercepat penanganan warga yang membutuhkan bantuan, terutama korban kebakaran permukiman, tanah longsor hingga operasi pencarian orang hilang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna mengatakan, berdasarkan evaluasi penanganan bencana sepanjang 2026, pihaknya terus mengupayakan penyaluran bantuan sejak hari kejadian atau H-0 hingga paling lambat H+1.
"BPBD berupaya menyalurkan bantuan pada hari yang sama setelah kejadian terverifikasi. Untuk kejadian mendesak seperti kebakaran permukiman, tanah longsor, dan operasi pencarian orang hilang, logistik darurat dan natura langsung diberangkatkan pada hari kejadian," ujarnya kepada Korankaltim.com, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, kecepatan penyaluran tetap harus diimbangi dengan proses pendataan agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Setiap kejadian diawali dengan laporan, kemudian Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD melakukan kaji cepat ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan, jumlah warga terdampak, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.
Setelah data diverifikasi bersama pemerintah kampung atau kecamatan, BPBD menyiapkan logistik dari gudang. Proses pengeluaran barang juga dilengkapi berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.
Bantuan selanjutnya diserahkan langsung kepada warga terdampak atau melalui posko penanganan yang didirikan di lokasi bencana. "Mekanisme ini dilakukan agar bantuan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga berdasarkan hasil pendataan," jelasnya.
Di sisi lain, kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi masih menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan, khususnya ketika jalan darat terputus akibat banjir atau lokasi kampung berada di sepanjang aliran sungai.
Salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan distribusi khusus adalah Kecamatan Muara Pahu, termasuk Kampung Muara Beloan. Untuk menjangkau kawasan tersebut, BPBD memanfaatkan armada perahu atau transportasi sungai.
Selain itu, penyaluran bantuan juga melibatkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan, TNI/Polri, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak.
"Penyaluran juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Kerja sama tersebut diperlukan agar bantuan tetap bisa menjangkau masyarakat meskipun akses darat mengalami kendala," ungkapnya.
Suwalas menegaskan, kecepatan respons menjadi perhatian BPBD karena warga yang terdampak bencana membutuhkan dukungan segera, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan tempat tinggal maupun harta benda.
BPBD Kubar pun mengusung semangat pelayanan kemanusiaan melalui tagline, "Api boleh padam, jiwa kemanusiaan tak boleh padam".
"Target H-0 hingga H+1 menjadi upaya kami dalam mempercepat respons terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat," pungkasnya. (Adv) T9 – Penanganan Karhutla dan Kebencanaan
Target tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Kubar mempercepat penanganan warga yang membutuhkan bantuan, terutama korban kebakaran permukiman, tanah longsor hingga operasi pencarian orang hilang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna mengatakan, berdasarkan evaluasi penanganan bencana sepanjang 2026, pihaknya terus mengupayakan penyaluran bantuan sejak hari kejadian atau H-0 hingga paling lambat H+1.
"BPBD berupaya menyalurkan bantuan pada hari yang sama setelah kejadian terverifikasi. Untuk kejadian mendesak seperti kebakaran permukiman, tanah longsor, dan operasi pencarian orang hilang, logistik darurat dan natura langsung diberangkatkan pada hari kejadian," ujarnya kepada Korankaltim.com, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, kecepatan penyaluran tetap harus diimbangi dengan proses pendataan agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Setiap kejadian diawali dengan laporan, kemudian Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD melakukan kaji cepat ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan, jumlah warga terdampak, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.
Setelah data diverifikasi bersama pemerintah kampung atau kecamatan, BPBD menyiapkan logistik dari gudang. Proses pengeluaran barang juga dilengkapi berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.
Bantuan selanjutnya diserahkan langsung kepada warga terdampak atau melalui posko penanganan yang didirikan di lokasi bencana. "Mekanisme ini dilakukan agar bantuan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga berdasarkan hasil pendataan," jelasnya.
Di sisi lain, kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi masih menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan, khususnya ketika jalan darat terputus akibat banjir atau lokasi kampung berada di sepanjang aliran sungai.
Salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan distribusi khusus adalah Kecamatan Muara Pahu, termasuk Kampung Muara Beloan. Untuk menjangkau kawasan tersebut, BPBD memanfaatkan armada perahu atau transportasi sungai.
Selain itu, penyaluran bantuan juga melibatkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan, TNI/Polri, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak.
"Penyaluran juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Kerja sama tersebut diperlukan agar bantuan tetap bisa menjangkau masyarakat meskipun akses darat mengalami kendala," ungkapnya.
Suwalas menegaskan, kecepatan respons menjadi perhatian BPBD karena warga yang terdampak bencana membutuhkan dukungan segera, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan tempat tinggal maupun harta benda.