Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Persoalan mendasar dalam pembangunan Gedung Pandurata RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) terungkap saat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak, Rabu (18/11/2026).
2 menit baca

Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Persoalan mendasar dalam pembangunan Gedung Pandurata RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) terungkap saat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak, Rabu (18/11/2026).
Akses bangunan ternyata belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan peralatan medis. Bahkan, mesin Magnetic Resonance Imaging (MRI) seberat 4,5 ton harus dimasukkan dengan cara membongkar dinding samping gedung.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi perencanaan konstruksi dengan kebutuhan operasional rumah sakit. Sebab, gedung yang dibangun untuk menunjang pelayanan kesehatan semestinya telah memperhitungkan dimensi, bobot, serta jalur pemasangan peralatan medis sejak tahap desain.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan persoalan tersebut merupakan salah satu dampak lemahnya komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) dengan manajemen RSUD AWS sebagai pengguna bangunan.
Sejumlah kebutuhan teknis justru baru diketahui ketika pekerjaan konstruksi berlangsung. Akibatnya, penyesuaian harus dilakukan pada bagian pintu, koridor, hingga akses masuk mesin MRI.
“Komunikasi itu yang kurang, sehingga mengakibatkan ada beberapa hal yang ketika bangunan berjalan, harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti persoalan pintu dan koridor,” kata Darlis saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Untuk memasukkan mesin MRI, dinding di sisi samping bangunan harus dibuka. Sebab, jika dipaksakan melalui akses yang tersedia, proses pemindahan berisiko merusak struktur dinding.
“Kalau misalnya itu dimasukkan secara manual, sudah dipastikan akan merusak struktur dinding yang ada. Tapi pihak PU sudah menjamin itu tidak ada penambahan anggaran untuk kontraktor, itu sepenuhnya tanggung jawab owner,” tegasnya.
Bagi DPRD, persoalan akses tersebut bukan satu-satunya pekerjaan rumah. Kesiapan fasilitas medis juga masih terkendala pembiayaan. Dari total kebutuhan pengadaan alkes sekitar Rp150 miliar hingga 2027, anggaran yang tersedia baru Rp90 miliar. Artinya, masih ada kekurangan Rp60 miliar yang harus diperjuangkan melalui APBD Perubahan 2027.
Padahal, Gedung Pandurata dijadwalkan diserahterimakan kepada manajemen RSUD AWS pada 31 Desember 2026. Namun, penyelesaian konstruksi tidak otomatis membuat gedung dapat langsung memberikan pelayanan secara optimal. Interior dan sejumlah fasilitas penunjang masih harus dituntaskan.
Darlis memperkirakan operasional optimal baru dapat dimulai pada Mei atau Juni 2027. Dia berharap kekurangan anggaran peralatan medis dapat dipenuhi melalui pembahasan anggaran perubahan.
“Mudah-mudahan pertengahan 2027 sudah bisa dioperasikan. Kemudian seiring dengan pembahasan anggaran perubahan, kita bisa menganggarkan kekurangan Alkes yang kurang lebih Rp60 miliar itu,” ujarnya.
DPRD juga mencatat pemilihan mesin MRI tipe bore 60 dibandingkan bore 70. Tipe bore 60 dipilih dengan pertimbangan kualitas pencitraan, meskipun bore 70 dinilai lebih sesuai untuk mengakomodasi pasien dengan obesitas.
Selain itu, bagian ujung gedung yang dirancang sebagai landasan drone pengantar obat masih terbuka tanpa pengaman. Kondisi tersebut dinilai berisiko sehingga perlu segera dipasangi pagar pelindung tanpa menghilangkan estetika bangunan.
Darlis menegaskan area tersebut harus dilengkapi pengamanan agar tidak membahayakan pasien maupun pengunjung.
“Kami sudah ingatkan kalau ini bahaya dan harus ada pengamannya, tapi pemasangan pengamanan ini tidak akan ditutup full. Semacam ada pagar, tetap tidak mengganggu estetika. Jadi suasananya tetap cantik, aman, dan nyaman itu turut mempengaruhi proses penyembuhan pasien,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Akses bangunan ternyata belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan peralatan medis. Bahkan, mesin Magnetic Resonance Imaging (MRI) seberat 4,5 ton harus dimasukkan dengan cara membongkar dinding samping gedung.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi perencanaan konstruksi dengan kebutuhan operasional rumah sakit. Sebab, gedung yang dibangun untuk menunjang pelayanan kesehatan semestinya telah memperhitungkan dimensi, bobot, serta jalur pemasangan peralatan medis sejak tahap desain.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan persoalan tersebut merupakan salah satu dampak lemahnya komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) dengan manajemen RSUD AWS sebagai pengguna bangunan.
Sejumlah kebutuhan teknis justru baru diketahui ketika pekerjaan konstruksi berlangsung. Akibatnya, penyesuaian harus dilakukan pada bagian pintu, koridor, hingga akses masuk mesin MRI.

“Komunikasi itu yang kurang, sehingga mengakibatkan ada beberapa hal yang ketika bangunan berjalan, harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti persoalan pintu dan koridor,” kata Darlis saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Untuk memasukkan mesin MRI, dinding di sisi samping bangunan harus dibuka. Sebab, jika dipaksakan melalui akses yang tersedia, proses pemindahan berisiko merusak struktur dinding.
“Kalau misalnya itu dimasukkan secara manual, sudah dipastikan akan merusak struktur dinding yang ada. Tapi pihak PU sudah menjamin itu tidak ada penambahan anggaran untuk kontraktor, itu sepenuhnya tanggung jawab owner,” tegasnya.
Bagi DPRD, persoalan akses tersebut bukan satu-satunya pekerjaan rumah. Kesiapan fasilitas medis juga masih terkendala pembiayaan. Dari total kebutuhan pengadaan alkes sekitar Rp150 miliar hingga 2027, anggaran yang tersedia baru Rp90 miliar. Artinya, masih ada kekurangan Rp60 miliar yang harus diperjuangkan melalui APBD Perubahan 2027.
Padahal, Gedung Pandurata dijadwalkan diserahterimakan kepada manajemen RSUD AWS pada 31 Desember 2026. Namun, penyelesaian konstruksi tidak otomatis membuat gedung dapat langsung memberikan pelayanan secara optimal. Interior dan sejumlah fasilitas penunjang masih harus dituntaskan.
Darlis memperkirakan operasional optimal baru dapat dimulai pada Mei atau Juni 2027. Dia berharap kekurangan anggaran peralatan medis dapat dipenuhi melalui pembahasan anggaran perubahan.
“Mudah-mudahan pertengahan 2027 sudah bisa dioperasikan. Kemudian seiring dengan pembahasan anggaran perubahan, kita bisa menganggarkan kekurangan Alkes yang kurang lebih Rp60 miliar itu,” ujarnya.
DPRD juga mencatat pemilihan mesin MRI tipe bore 60 dibandingkan bore 70. Tipe bore 60 dipilih dengan pertimbangan kualitas pencitraan, meskipun bore 70 dinilai lebih sesuai untuk mengakomodasi pasien dengan obesitas.






Selain itu, bagian ujung gedung yang dirancang sebagai landasan drone pengantar obat masih terbuka tanpa pengaman. Kondisi tersebut dinilai berisiko sehingga perlu segera dipasangi pagar pelindung tanpa menghilangkan estetika bangunan.
Darlis menegaskan area tersebut harus dilengkapi pengamanan agar tidak membahayakan pasien maupun pengunjung.
“Kami sudah ingatkan kalau ini bahaya dan harus ada pengamannya, tapi pemasangan pengamanan ini tidak akan ditutup full. Semacam ada pagar, tetap tidak mengganggu estetika. Jadi suasananya tetap cantik, aman, dan nyaman itu turut mempengaruhi proses penyembuhan pasien,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin

106 kali dibaca

199 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
20 Nov 2026, 20:09:01 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG