Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengelola aset dinilai belum berjalan maksimal. Padalnya, sejumlah aset bahkan berpotensi kehilangan penguasaan akibat tidak dikelola dengan baik.
2 menit baca

Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengelola aset dinilai belum berjalan maksimal. Padalnya, sejumlah aset bahkan berpotensi kehilangan penguasaan akibat tidak dikelola dengan baik.
Hal ini karena ada sebagian bangunan milik pemerintah dibiarkan terbengkalai hingga memunculkan persoalan hukum.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle meminta agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim tidak hanya mendata kepemilikan aset, tetapi juga memastikan setiap aset yang dimiliki Pemprov berada dalam pengawasan dan pengelolaan yang jelas.
Sabaruddin menilai jika terdapat aset yang tidak dijaga dan dibiarkan tanpa pemanfaatan berisiko menimbulkan persoalan lebih besar. Mengingat, terdapat sejumlah aset yang mulai diklaim pihak lain, bahkan berujung pada sengketa di pengadilan.
Situasi ini membuat pemerintah mengalami kekalahan dalam sejumlah perkara terkait aset. Sabaruddin memperingatkan agar kepemilikan secara administratif saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pengamanan dan perawatan di lapangan.
“Ketika ada aset pemerintah yang diklaim oleh oknum, kemudian persoalannya sampai ke pengadilan, kita justru kalah. Ini menjadi perhatian serius karena aset tersebut tidak terawat dengan baik,” ungkapnya, Jumat (20/11/2026).
Selain persoalan penguasaan, Politikus Gerindra itu juga menyorotinya kondisi fisik sejumlah bangunan milik Pemprov Kaltim yang dinilai memprihatinkan. Bahkan, ia mengaku menemukan infrastruktur dan bangunan kantor yang membutuhkan penanganan karena belum mendapatkan pemeliharaan.
Selain itu, Legislator Kaltim itu mengingatkan agar pembiaran terhadap kerusakan aset justru berpotensi menambah pengeluaran pemerintah. Terlebih, saat ini kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan sehingga kebutuhan perbaikan seharusnya dapat diantisipasi melalui pemeliharaan rutin.
“Ketika mau dianggarkan kembali, kondisi anggaran kita sekarang kurang baik-baik saja. Pertanyaan kami, mengapa sejak tahun-tahun sebelumnya tidak diperhatikan, dibantu, dan diperbaiki?” ujarnya.
Kendati demikian, Sabaruddin turut mendorong BPKAD membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan aset yang selama ini belum dimanfaatkan. Dengan pengelolaan yang terarah, aset pemerintah diharapkan tetap terpelihara sekaligus memiliki nilai manfaat.
“Kami memberikan peringatan kepada BPKAD agar aset-aset tersebut bisa dioptimalkan dan dikontrol dengan baik,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Hal ini karena ada sebagian bangunan milik pemerintah dibiarkan terbengkalai hingga memunculkan persoalan hukum.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle meminta agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim tidak hanya mendata kepemilikan aset, tetapi juga memastikan setiap aset yang dimiliki Pemprov berada dalam pengawasan dan pengelolaan yang jelas.
Sabaruddin menilai jika terdapat aset yang tidak dijaga dan dibiarkan tanpa pemanfaatan berisiko menimbulkan persoalan lebih besar. Mengingat, terdapat sejumlah aset yang mulai diklaim pihak lain, bahkan berujung pada sengketa di pengadilan.
Situasi ini membuat pemerintah mengalami kekalahan dalam sejumlah perkara terkait aset. Sabaruddin memperingatkan agar kepemilikan secara administratif saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pengamanan dan perawatan di lapangan.

“Ketika ada aset pemerintah yang diklaim oleh oknum, kemudian persoalannya sampai ke pengadilan, kita justru kalah. Ini menjadi perhatian serius karena aset tersebut tidak terawat dengan baik,” ungkapnya, Jumat (20/11/2026).
Selain persoalan penguasaan, Politikus Gerindra itu juga menyorotinya kondisi fisik sejumlah bangunan milik Pemprov Kaltim yang dinilai memprihatinkan. Bahkan, ia mengaku menemukan infrastruktur dan bangunan kantor yang membutuhkan penanganan karena belum mendapatkan pemeliharaan.
Selain itu, Legislator Kaltim itu mengingatkan agar pembiaran terhadap kerusakan aset justru berpotensi menambah pengeluaran pemerintah. Terlebih, saat ini kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan sehingga kebutuhan perbaikan seharusnya dapat diantisipasi melalui pemeliharaan rutin.
“Ketika mau dianggarkan kembali, kondisi anggaran kita sekarang kurang baik-baik saja. Pertanyaan kami, mengapa sejak tahun-tahun sebelumnya tidak diperhatikan, dibantu, dan diperbaiki?” ujarnya.
Kendati demikian, Sabaruddin turut mendorong BPKAD membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan aset yang selama ini belum dimanfaatkan. Dengan pengelolaan yang terarah, aset pemerintah diharapkan tetap terpelihara sekaligus memiliki nilai manfaat.
“Kami memberikan peringatan kepada BPKAD agar aset-aset tersebut bisa dioptimalkan dan dikontrol dengan baik,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin







106 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 48 km Ruteng-Manggarai
20 Nov 2026, 04:42:40 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG