Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Sebanyak 19.764 keluarga kurang mampu di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masuk dalam sasaran program bantuan sosial (bansos) beras yang disiapkan pemerintah daerah pada 2026.
2 menit baca

Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Sebanyak 19.764 keluarga kurang mampu di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masuk dalam sasaran program bantuan sosial (bansos) beras yang disiapkan pemerintah daerah pada 2026.
Untuk menjalankan program tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kubar mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 Miliar.
Bantuan akan menjangkau masyarakat di 16 kecamatan dan 187 kampung. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) nantinya memperoleh 10 kilogram beras kualitas premium.
Kepala Dinsos Kubar, Adolfus Edhardus Pontus mengatakan, program ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
“Ini menjadi fokus Pak Bupati, bagaimana program bantuan yang diberikan bisa berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Adolfus kepada Korankaltim.com, Jumat (20/11/2026).
Untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, proses pendataan dilakukan secara berjenjang. Usulan calon penerima terlebih dahulu disampaikan oleh masing-masing petinggi kampung, kemudian diverifikasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui data tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan desil satu hingga 10. Pemerintah daerah memprioritaskan keluarga yang berada pada desil satu sampai lima atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Data yang diusulkan itu kita verifikasi dengan data pemerintah. Di DTSEN sudah ada pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil, sehingga kita bisa melihat siapa yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Adolfus menjelaskan, bantuan beras diharapkan dapat meringankan pengeluaran rutin keluarga penerima manfaat. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan, uang yang biasanya digunakan untuk membeli beras bisa dialihkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak maupun kebutuhan rumah tangga.
“Harapan kita dengan bantuan dan intervensi pemerintah ini, paling tidak beban pengeluaran masyarakat bisa berkurang. Kalau kebutuhan berasnya sudah dibantu, uang yang tadinya digunakan untuk membeli beras bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, program bansos beras dari Pemkab Kubar juga melengkapi bantuan perlindungan sosial yang telah disalurkan pemerintah pusat dan provinsi. Di antaranya bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta program cadangan pangan pemerintah.
Menurutnya, berbagai bentuk intervensi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga pemenuhan kebutuhan pangan keluarga kurang mampu selama beberapa bulan dalam setahun.
“Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, paling tidak kebutuhan masyarakat tidak mampu bisa terbantu dan terjangkau dalam beberapa bulan selama satu tahun,” tutupnya. (Adv) T10 – Bantuan Sosial
Untuk menjalankan program tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kubar mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 Miliar.
Bantuan akan menjangkau masyarakat di 16 kecamatan dan 187 kampung. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) nantinya memperoleh 10 kilogram beras kualitas premium.
Kepala Dinsos Kubar, Adolfus Edhardus Pontus mengatakan, program ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
“Ini menjadi fokus Pak Bupati, bagaimana program bantuan yang diberikan bisa berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Adolfus kepada Korankaltim.com, Jumat (20/11/2026).

Untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, proses pendataan dilakukan secara berjenjang. Usulan calon penerima terlebih dahulu disampaikan oleh masing-masing petinggi kampung, kemudian diverifikasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui data tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan desil satu hingga 10. Pemerintah daerah memprioritaskan keluarga yang berada pada desil satu sampai lima atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Data yang diusulkan itu kita verifikasi dengan data pemerintah. Di DTSEN sudah ada pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil, sehingga kita bisa melihat siapa yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Adolfus menjelaskan, bantuan beras diharapkan dapat meringankan pengeluaran rutin keluarga penerima manfaat. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan, uang yang biasanya digunakan untuk membeli beras bisa dialihkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak maupun kebutuhan rumah tangga.
“Harapan kita dengan bantuan dan intervensi pemerintah ini, paling tidak beban pengeluaran masyarakat bisa berkurang. Kalau kebutuhan berasnya sudah dibantu, uang yang tadinya digunakan untuk membeli beras bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, program bansos beras dari Pemkab Kubar juga melengkapi bantuan perlindungan sosial yang telah disalurkan pemerintah pusat dan provinsi. Di antaranya bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta program cadangan pangan pemerintah.
Menurutnya, berbagai bentuk intervensi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga pemenuhan kebutuhan pangan keluarga kurang mampu selama beberapa bulan dalam setahun.
“Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, paling tidak kebutuhan masyarakat tidak mampu bisa terbantu dan terjangkau dalam beberapa bulan selama satu tahun,” tutupnya. (Adv) T10 – Bantuan Sosial







106 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 48 km Ruteng-Manggarai
20 Nov 2026, 04:42:40 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG