Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan anggota dewan yang terbukti memalsukan ijazah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Konsekuensinya tidak hanya menyangkut pidana, tetapi juga dapat berujung pada pergantian antarwaktu (PAW).
“Kalau ada yang terindikasi memalsukan ijazah, ya pasti akan terkena dampak hukumnya karena sudah memalsukan dan pasti bisa di-PAW,” tegas Agus, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pemeriksaan terhadap pejabat publik tidak perlu terbatas pada dokumen pendidikan. Ia bahkan mempersilakan apabila Badan Narkotika Nasional (BNN) ingin melakukan pemeriksaan narkoba terhadap anggota dewan.
“Jangankan hanya persoalan ijazah. Kalau perlu juga dites narkoba. Silakan saja BNN datang untuk cek, misalnya,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyambut baik desakan audit ijazah anggota legislatif. Menurutnya, keterbukaan merupakan konsekuensi seseorang ketika telah menduduki jabatan publik.
“Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik untuk mengaudit ijazah seluruh anggota dewan, kita mengikuti,” kata Darlis.
Ia menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi wakil rakyat. Karena itu, dirinya tidak akan mempersulit apabila verifikasi ijazah dilakukan.
“Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut pemeriksaan dokumen pencalonan merupakan ranah KPU. Sebab, salinan ijazah anggota legislatif telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan.
“Itu ranahnya KPU ya,” singkat Ekti saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Desakan transparansi riwayat pendidikan pejabat publik sendiri berkembang melalui petisi daring yang meminta keterbukaan dokumen pendidikan anggota legislatif. (Adv)
Editor: Erwin
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan anggota dewan yang terbukti memalsukan ijazah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Konsekuensinya tidak hanya menyangkut pidana, tetapi juga dapat berujung pada pergantian antarwaktu (PAW).
“Kalau ada yang terindikasi memalsukan ijazah, ya pasti akan terkena dampak hukumnya karena sudah memalsukan dan pasti bisa di-PAW,” tegas Agus, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pemeriksaan terhadap pejabat publik tidak perlu terbatas pada dokumen pendidikan. Ia bahkan mempersilakan apabila Badan Narkotika Nasional (BNN) ingin melakukan pemeriksaan narkoba terhadap anggota dewan.
“Jangankan hanya persoalan ijazah. Kalau perlu juga dites narkoba. Silakan saja BNN datang untuk cek, misalnya,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyambut baik desakan audit ijazah anggota legislatif. Menurutnya, keterbukaan merupakan konsekuensi seseorang ketika telah menduduki jabatan publik.
“Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik untuk mengaudit ijazah seluruh anggota dewan, kita mengikuti,” kata Darlis.
Ia menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi wakil rakyat. Karena itu, dirinya tidak akan mempersulit apabila verifikasi ijazah dilakukan.
“Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut pemeriksaan dokumen pencalonan merupakan ranah KPU. Sebab, salinan ijazah anggota legislatif telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan.
“Itu ranahnya KPU ya,” singkat Ekti saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Desakan transparansi riwayat pendidikan pejabat publik sendiri berkembang melalui petisi daring yang meminta keterbukaan dokumen pendidikan anggota legislatif. (Adv)
Editor: Erwin