Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Tekanan fiskal yang dihadapi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai harus menjadi momentum untuk mengubah orientasi belanja pemerintah daerah.
1 menit baca

Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Tekanan fiskal yang dihadapi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai harus menjadi momentum untuk mengubah orientasi belanja pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta pembangunan gedung-gedung pemerintah yang tidak mendesak dihentikan sementara dan anggaran dialihkan untuk memperkuat kesempatan kerja masyarakat.
Menurutnya, persoalan kekurangan anggaran tidak akan pernah benar-benar selesai apabila pemerintah tidak memiliki keberanian menentukan prioritas pembangunan.
Ia menilai kepastian hukum dan kepastian psikologis bagi generasi muda, terutama menyangkut masa depan pekerjaan, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.
“Saya sering menyampaikan bahwa prioritas kita seharusnya adalah kepastian hukum dan kepastian psikologis bagi generasi muda, terutama terkait lapangan pekerjaan mereka. Bagi saya, itu yang harus menjadi prioritas,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Agusriansyah mengatakan pembangunan infrastruktur fisik tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, air, dan listrik.
Sementara pembangunan gedung dinilai dapat ditunda dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang semakin terbatas.
“Pembangunan infrastruktur fisik berupa gedung-gedung seharusnya dihentikan sementara. Pembangunan infrastruktur lebih diarahkan pada kebutuhan dasar seperti jalan, air, dan listrik,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk komunitas pemuda dan kelompok masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memetakan kecenderungan generasi Z, milenial, hingga generasi Alfa agar kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang akan mereka hadapi.
Selain itu, Kaltim perlu mulai memetakan kebutuhan lapangan pekerjaan dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Agusriansyah menyebut sektor pascatambang dan manufaktur sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan ekonomi daerah.
Ia mengakui gagasan tersebut masih sebatas konsep dan masukan karena DPRD bukan pihak yang menjalankan langsung kebijakan eksekutif.
“Kita berada di legislatif, bukan sebagai pihak eksekutor. Kita hanya menyampaikan konsep dan memberikan masukan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta pembangunan gedung-gedung pemerintah yang tidak mendesak dihentikan sementara dan anggaran dialihkan untuk memperkuat kesempatan kerja masyarakat.
Menurutnya, persoalan kekurangan anggaran tidak akan pernah benar-benar selesai apabila pemerintah tidak memiliki keberanian menentukan prioritas pembangunan.
Ia menilai kepastian hukum dan kepastian psikologis bagi generasi muda, terutama menyangkut masa depan pekerjaan, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.
“Saya sering menyampaikan bahwa prioritas kita seharusnya adalah kepastian hukum dan kepastian psikologis bagi generasi muda, terutama terkait lapangan pekerjaan mereka. Bagi saya, itu yang harus menjadi prioritas,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Agusriansyah mengatakan pembangunan infrastruktur fisik tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, air, dan listrik.
Sementara pembangunan gedung dinilai dapat ditunda dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang semakin terbatas.
“Pembangunan infrastruktur fisik berupa gedung-gedung seharusnya dihentikan sementara. Pembangunan infrastruktur lebih diarahkan pada kebutuhan dasar seperti jalan, air, dan listrik,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk komunitas pemuda dan kelompok masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memetakan kecenderungan generasi Z, milenial, hingga generasi Alfa agar kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang akan mereka hadapi.
Selain itu, Kaltim perlu mulai memetakan kebutuhan lapangan pekerjaan dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Agusriansyah menyebut sektor pascatambang dan manufaktur sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan ekonomi daerah.
Ia mengakui gagasan tersebut masih sebatas konsep dan masukan karena DPRD bukan pihak yang menjalankan langsung kebijakan eksekutif.
“Kita berada di legislatif, bukan sebagai pihak eksekutor. Kita hanya menyampaikan konsep dan memberikan masukan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin







106 kali dibaca
Pusat gempa berada di darat 19 km timur laut Sumbawa
19 Nov 2026, 16:08:41 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG