Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026). Dalam hasil pembahasan terakhir, pemerintah provinsi menerima permintaan DPRD agar skema MYC tidak dicantumkan dalam APBD 2027.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan penundaan penandatanganan sebelumnya terjadi karena sejumlah agenda mendesak yang harus diselesaikan. Perubahan jadwal itu, kata dia, telah dikoordinasikan melalui Badan Musyawarah (Banmus), Sekretariat DPRD, dan pimpinan fraksi.
“Memang ada keadaan mendesak dan beberapa kegiatan yang menyebabkan terulur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini,” kata Hasanuddin, Kamis (19/11/2026).
Politisi yang akrab disapa Hamas itu memastikan proses tersebut masih berada dalam koridor ketentuan penganggaran. Dia menyebut batas akhir persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD adalah 30 November.
“Ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan terakhir 30 November,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan persoalan MYC sebenarnya bukan terletak pada kegiatan pembangunan yang diusulkan pemerintah, melainkan pola kontrak yang dinilai belum memenuhi persyaratan administratif.
“MYC dan SYC itu hanya persoalan pola. Yang prinsip itu adalah kegiatannya. Kami tidak menolak kegiatannya, tapi yang kami tolak adalah polanya karena tidak memenuhi syarat administratif,” tegas Darlis.
Ia menyebut DPRD bahkan telah mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan KUA-PPAS yang berujung pada penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Namun, skenario tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang pemerintah menghadirkan program pembangunan baru.
“Yang paling dirugikan itu masyarakat Kalimantan Timur. Kalau Perkada jalan, otomatis tidak akan ada program-program baru. Yang dilaksanakan adalah belanja-belanja rutin sebagaimana tahun sebelumnya,” jelasnya.
Darlis menambahkan, kondisi tersebut dapat berdampak pada kebutuhan pembangunan yang masih mendesak, seperti pemeliharaan jalan dan sekolah. Sebab, program baru berpotensi menunggu pembahasan APBD Perubahan sekitar Juni 2027.
Dengan tercapainya kesepakatan KUA-PPAS, pembahasan RAPBD 2027 dapat dilanjutkan. DPRD dan pemerintah provinsi kini memiliki tahapan berikutnya untuk merampungkan rancangan anggaran sebelum batas waktu persetujuan bersama. (Adv)
Editor: Erwin
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026). Dalam hasil pembahasan terakhir, pemerintah provinsi menerima permintaan DPRD agar skema MYC tidak dicantumkan dalam APBD 2027.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan penundaan penandatanganan sebelumnya terjadi karena sejumlah agenda mendesak yang harus diselesaikan. Perubahan jadwal itu, kata dia, telah dikoordinasikan melalui Badan Musyawarah (Banmus), Sekretariat DPRD, dan pimpinan fraksi.
“Memang ada keadaan mendesak dan beberapa kegiatan yang menyebabkan terulur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini,” kata Hasanuddin, Kamis (19/11/2026).
Politisi yang akrab disapa Hamas itu memastikan proses tersebut masih berada dalam koridor ketentuan penganggaran. Dia menyebut batas akhir persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD adalah 30 November.
“Ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan terakhir 30 November,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan persoalan MYC sebenarnya bukan terletak pada kegiatan pembangunan yang diusulkan pemerintah, melainkan pola kontrak yang dinilai belum memenuhi persyaratan administratif.
“MYC dan SYC itu hanya persoalan pola. Yang prinsip itu adalah kegiatannya. Kami tidak menolak kegiatannya, tapi yang kami tolak adalah polanya karena tidak memenuhi syarat administratif,” tegas Darlis.
Ia menyebut DPRD bahkan telah mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan KUA-PPAS yang berujung pada penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Namun, skenario tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang pemerintah menghadirkan program pembangunan baru.
“Yang paling dirugikan itu masyarakat Kalimantan Timur. Kalau Perkada jalan, otomatis tidak akan ada program-program baru. Yang dilaksanakan adalah belanja-belanja rutin sebagaimana tahun sebelumnya,” jelasnya.
Darlis menambahkan, kondisi tersebut dapat berdampak pada kebutuhan pembangunan yang masih mendesak, seperti pemeliharaan jalan dan sekolah. Sebab, program baru berpotensi menunggu pembahasan APBD Perubahan sekitar Juni 2027.
Dengan tercapainya kesepakatan KUA-PPAS, pembahasan RAPBD 2027 dapat dilanjutkan. DPRD dan pemerintah provinsi kini memiliki tahapan berikutnya untuk merampungkan rancangan anggaran sebelum batas waktu persetujuan bersama. (Adv)
Editor: Erwin