Menurut Salehuddin, persoalan BPBD selama ini bukan hanya berkaitan dengan struktur organisasi. Berdasarkan hasil monitoring Komisi I ke sejumlah kabupaten/kota, masih ditemukan keterbatasan anggaran, kekurangan personel, hingga penempatan SDM yang tidak sesuai kebutuhan organisasi.
Ia bahkan menyinggung praktik penempatan orang titipan di lingkungan BPBD. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat optimalisasi tugas lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam penanggulangan bencana.
"Pembiayaannya sangat minim. Yang kedua, justru dari sisi SDM kadang-kadang menjadi salah satu tempat OPD untuk menaruh orang titipan, orang yang terlempar dari posisi jabatan yang strategis," ungkap Salehuddin, Rabu (18/11/2026).
Ia berharap momentum pembenahan kelembagaan BPBD melalui penyesuaian regulasi dapat menjadi titik awal memperbaiki persoalan tersebut. Terlebih, perubahan yang mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengarahkan kepemimpinan BPBD berada langsung di bawah pejabat eselon II.
Meski secara kelembagaan tidak terdapat perubahan signifikan pada susunan organisasi, Salehuddin menilai penguatan koordinasi harus menjadi perhatian utama. BPBD provinsi diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan sekaligus menjembatani kebutuhan BPBD kabupaten/kota.
"Harapannya bisa memaksimalkan fungsi dan tugasnya, terutama melakukan koordinasi dengan teman-teman BPBD kabupaten/kota. Itu yang perlu kita tekankan," jelasnya.
Selain persoalan kelembagaan, Salehuddin mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi kembali meningkat akibat perubahan kondisi iklim. Mengacu perkiraan BMKG, fenomena El Nino diperkirakan berdampak pada periode kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang lebih pendek.
Karena itu, kesiapan mitigasi harus diperkuat sejak dini. Sejumlah wilayah, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi potensi karhutla.
"Jangan sampai kondisi karhutla yang ada pada 2026 ini terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Mitigasinya sudah terbaca, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saya pikir harus difokuskan ke sana," tegasnya.
Salehuddin berharap pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait BPBD dapat menjadi momentum peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Kaltim. Bukan sekadar perubahan struktur, melainkan pembenahan menyeluruh agar kebutuhan anggaran, personel, keahlian, dan akses bantuan dapat terpenuhi.
Dengan begitu, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota bisa lebih siap menghadapi potensi bencana, terutama ancaman karhutla yang membutuhkan koordinasi dan respons cepat. (Adv)
Editor: Erwin
Menurut Salehuddin, persoalan BPBD selama ini bukan hanya berkaitan dengan struktur organisasi. Berdasarkan hasil monitoring Komisi I ke sejumlah kabupaten/kota, masih ditemukan keterbatasan anggaran, kekurangan personel, hingga penempatan SDM yang tidak sesuai kebutuhan organisasi.
Ia bahkan menyinggung praktik penempatan orang titipan di lingkungan BPBD. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat optimalisasi tugas lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam penanggulangan bencana.
"Pembiayaannya sangat minim. Yang kedua, justru dari sisi SDM kadang-kadang menjadi salah satu tempat OPD untuk menaruh orang titipan, orang yang terlempar dari posisi jabatan yang strategis," ungkap Salehuddin, Rabu (18/11/2026).
Ia berharap momentum pembenahan kelembagaan BPBD melalui penyesuaian regulasi dapat menjadi titik awal memperbaiki persoalan tersebut. Terlebih, perubahan yang mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengarahkan kepemimpinan BPBD berada langsung di bawah pejabat eselon II.
Meski secara kelembagaan tidak terdapat perubahan signifikan pada susunan organisasi, Salehuddin menilai penguatan koordinasi harus menjadi perhatian utama. BPBD provinsi diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan sekaligus menjembatani kebutuhan BPBD kabupaten/kota.
"Harapannya bisa memaksimalkan fungsi dan tugasnya, terutama melakukan koordinasi dengan teman-teman BPBD kabupaten/kota. Itu yang perlu kita tekankan," jelasnya.
Selain persoalan kelembagaan, Salehuddin mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi kembali meningkat akibat perubahan kondisi iklim. Mengacu perkiraan BMKG, fenomena El Nino diperkirakan berdampak pada periode kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang lebih pendek.
Karena itu, kesiapan mitigasi harus diperkuat sejak dini. Sejumlah wilayah, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi potensi karhutla.
"Jangan sampai kondisi karhutla yang ada pada 2026 ini terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Mitigasinya sudah terbaca, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saya pikir harus difokuskan ke sana," tegasnya.
Salehuddin berharap pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait BPBD dapat menjadi momentum peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Kaltim. Bukan sekadar perubahan struktur, melainkan pembenahan menyeluruh agar kebutuhan anggaran, personel, keahlian, dan akses bantuan dapat terpenuhi.
Dengan begitu, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota bisa lebih siap menghadapi potensi bencana, terutama ancaman karhutla yang membutuhkan koordinasi dan respons cepat. (Adv)
Editor: Erwin