Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi geram usai penandatanganan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kembali diundur.
1 menit baca

Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi geram usai penandatanganan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kembali diundur.
Darlis mengatakan bahwa penundaan tersebut semakin mengancam ketepatan waktu pengesahan APBD 2027. Mengingat, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan penandatanganan KUA-PPAS dalam pembahasan hingga sekitar pukul 24.00 Wita, Selasa (17/11/2026) malam.
Namun, kesepakatan itu justru diikuti pemberitahuan penundaan agenda paripurna. Darlis menyebut, jika dihitung secara keseluruhan, penundaan tersebut sudah memasuki kali keenam.
"Saya ini hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa menyangkut soal APBD ini, menurut pandangan saya, ini sudah penundaan paripurna keenam yang dilakukan," tegasnya saat menginterupsi di Paripurna ke-35 yang digelar pada Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan, pengesahan APBD memiliki batas waktu yang tidak bisa diabaikan. Dengan tenggat 30 November sebagaimana ketentuan yang disampaikannya, masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sebelum APBD ditetapkan.
Karena itu, setiap penundaan dinilai berisiko memangkas waktu pembahasan. Darlis bahkan memperingatkan adanya konsekuensi sanksi administratif apabila pengesahan APBD tidak tercapai sesuai ketentuan.
"Kalau kita terus memperlambat APBD seperti ini, saya mengkhawatirkan pengesahan APBD itu tidak bisa dilakukan dengan waktu yang dipersyaratkan dalam peraturan," ujarnya.
Tak hanya menyampaikan keberatan, Darlis juga meminta Sekretariat DPRD memasukkan protesnya ke dalam risalah resmi rapat. Langkah itu dianggap penting agar tanggung jawab atas kemungkinan keterlambatan pengesahan tidak serta-merta dibebankan kepada DPRD.
Ia menegaskan, lembaga legislatif telah memberikan toleransi terhadap penundaan hingga lima kali sebelumnya. Karena itu, ia meminta pimpinan DPRD mengevaluasi persoalan tersebut dan memastikan alasan penundaan disampaikan secara jelas.
"Jangan sampai kemudian hari DPRD yang terhormat ini disalahkan seolah-olah menghambat pengesahan APBD tahun 2027," pungkasnya.
Bagi Darlis, persoalan ini bukan sekadar perubahan jadwal paripurna, melainkan menyangkut kepastian proses penganggaran daerah yang memiliki tenggat dan konsekuensi hukum. (Adv)
Editor: Erwin
Darlis mengatakan bahwa penundaan tersebut semakin mengancam ketepatan waktu pengesahan APBD 2027. Mengingat, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan penandatanganan KUA-PPAS dalam pembahasan hingga sekitar pukul 24.00 Wita, Selasa (17/11/2026) malam.
Namun, kesepakatan itu justru diikuti pemberitahuan penundaan agenda paripurna. Darlis menyebut, jika dihitung secara keseluruhan, penundaan tersebut sudah memasuki kali keenam.
"Saya ini hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa menyangkut soal APBD ini, menurut pandangan saya, ini sudah penundaan paripurna keenam yang dilakukan," tegasnya saat menginterupsi di Paripurna ke-35 yang digelar pada Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan, pengesahan APBD memiliki batas waktu yang tidak bisa diabaikan. Dengan tenggat 30 November sebagaimana ketentuan yang disampaikannya, masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sebelum APBD ditetapkan.

Karena itu, setiap penundaan dinilai berisiko memangkas waktu pembahasan. Darlis bahkan memperingatkan adanya konsekuensi sanksi administratif apabila pengesahan APBD tidak tercapai sesuai ketentuan.
"Kalau kita terus memperlambat APBD seperti ini, saya mengkhawatirkan pengesahan APBD itu tidak bisa dilakukan dengan waktu yang dipersyaratkan dalam peraturan," ujarnya.
Tak hanya menyampaikan keberatan, Darlis juga meminta Sekretariat DPRD memasukkan protesnya ke dalam risalah resmi rapat. Langkah itu dianggap penting agar tanggung jawab atas kemungkinan keterlambatan pengesahan tidak serta-merta dibebankan kepada DPRD.
Ia menegaskan, lembaga legislatif telah memberikan toleransi terhadap penundaan hingga lima kali sebelumnya. Karena itu, ia meminta pimpinan DPRD mengevaluasi persoalan tersebut dan memastikan alasan penundaan disampaikan secara jelas.
"Jangan sampai kemudian hari DPRD yang terhormat ini disalahkan seolah-olah menghambat pengesahan APBD tahun 2027," pungkasnya.
Bagi Darlis, persoalan ini bukan sekadar perubahan jadwal paripurna, melainkan menyangkut kepastian proses penganggaran daerah yang memiliki tenggat dan konsekuensi hukum. (Adv)
Editor: Erwin







102 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 42 km utara Ruteng-Manggarai
18 Nov 2026, 15:01:44 WIB • Kedalaman 19 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG