Ia mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menjadikan beban pajak sebagai solusi instan untuk memenuhi target penerimaan negara. Terlebih, kebijakan fiskal semestinya juga dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
Nurhadi menilai pemerintah perlu mencari sumber pendapatan secara lebuh cermat dari pada terus mengandalkan pungutan dari masyarakat. Mengingat, berbagai kebutuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah bersinggungan dengan kewajiban perpajakan. “Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat. Tetapi, negara yang memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Politikus PPP itu pun menjelaskan saat ini kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik hingga pemenuhan kebutuhan dasar pun menjadi timbal balik yang harus dirasakan secara nyata.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak, sementara manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim,” tegas Nurhadi.
Selain itu, Nurhadi meminta agar pemerintah mengevaluasi arah belanja negara apabila penerimaan mengalami tekanan, dan pengeluaran pemerintah mestinya dapat ditinjau agar tidak menciptakan ketimpangan antara kemampuan keuangan negara dan beban yang ditanggung masyarakat.
Ia justru menyinggung sejumlah program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua program tersebut dinilai membutuhkan perencanaan, kajian serta pengawasan yang matang agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran. “Logikanya saja, kalau negara sedang kekurangan uang, seharusnya belanjanya juga dikendalikan. Jangan sampai pengeluaran terus berjalan, tetapi masyarakat yang justru diminta menanggung kekurangannya,” ungkap dia.
Persoalan penerimaan negara tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap kemampuan fiskal daerah. Nurhadi menilai, terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat membuat daerah menghadapi tekanan untuk mencari tambahan pendapatan melalui pajak maupun retribusi.
Kondisi itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah di Kaltim. Komisi II DPRD Kaltim masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai rencana penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Nurhadi menyebut sebagian kalangan di DPRD menghendaki agar tarif kedua jenis pajak tersebut tetap berada pada batas minimal. Sebab, penyesuaian tarif berpotensi menambah pengeluaran masyarakat. “Kami masih pro dan kontra. Dari DPRD sendiri ada yang menginginkan agar pajak, khususnya pajak bahan bakar dan bea balik nama kendaraan tetap minimal dan tidak dinaikkan. Sebab, dampaknya pasti akan kembali dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Ia mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menjadikan beban pajak sebagai solusi instan untuk memenuhi target penerimaan negara. Terlebih, kebijakan fiskal semestinya juga dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
Nurhadi menilai pemerintah perlu mencari sumber pendapatan secara lebuh cermat dari pada terus mengandalkan pungutan dari masyarakat. Mengingat, berbagai kebutuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah bersinggungan dengan kewajiban perpajakan. “Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat. Tetapi, negara yang memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Politikus PPP itu pun menjelaskan saat ini kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik hingga pemenuhan kebutuhan dasar pun menjadi timbal balik yang harus dirasakan secara nyata.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak, sementara manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim,” tegas Nurhadi.
Selain itu, Nurhadi meminta agar pemerintah mengevaluasi arah belanja negara apabila penerimaan mengalami tekanan, dan pengeluaran pemerintah mestinya dapat ditinjau agar tidak menciptakan ketimpangan antara kemampuan keuangan negara dan beban yang ditanggung masyarakat.
Ia justru menyinggung sejumlah program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua program tersebut dinilai membutuhkan perencanaan, kajian serta pengawasan yang matang agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran. “Logikanya saja, kalau negara sedang kekurangan uang, seharusnya belanjanya juga dikendalikan. Jangan sampai pengeluaran terus berjalan, tetapi masyarakat yang justru diminta menanggung kekurangannya,” ungkap dia.
Persoalan penerimaan negara tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap kemampuan fiskal daerah. Nurhadi menilai, terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat membuat daerah menghadapi tekanan untuk mencari tambahan pendapatan melalui pajak maupun retribusi.
Kondisi itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah di Kaltim. Komisi II DPRD Kaltim masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai rencana penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).