Ia mengatakan bahwa semestinya pemerintah daerah memberikan perhatian serius agar sejumlah wilayah pedalaman bisa mendapatkan akses pendidikan termasuk ketersediaan tenaga pendidik.
Adapun kawasan yang disorot yakni, wilayah Sandaran, Sangkulirang, Busang, hingga Muarancalong masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan sarana pendidikan. Terlebih, jarak geografis yang cukup jauh turut menjadi salah satu kendala pemerataan layanan pendidikan.
"Kalau dikatakan terpenuhi, sampai saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi. Baik infrastrukturnya, kemudian juga tenaga pengajarnya. Masih perlu peningkatan infrastruktur dan tenaga pengajar," kata Agus, Selasa (17/11/2026).
Maka dari itu, pihaknya mengaku akan mengawal kebutuhan anggaran agar pembangunan fasilitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sekolah dapat direalisasikan.
Menurutnya, upaya pemerataan juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Salah satu bentuk sinergi tersebut terlihat dari hibah lahan untuk pembangunan sejumlah sekolah menengah atas (SMA) baru.
Di Kutai Timur, lahan telah dihibahkan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Sementara di Kabupaten Berau, terdapat rencana pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
"Ini tentu perhatian serius pemerintah kabupaten dengan menghibahkan lahan untuk dibangun unit sekolah baru," ujarnya.
Agus menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kaltim agar kebutuhan sektor pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB), mendapat alokasi anggaran yang memadai.
"Kita akan mengawal dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur," tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Ia mengatakan bahwa semestinya pemerintah daerah memberikan perhatian serius agar sejumlah wilayah pedalaman bisa mendapatkan akses pendidikan termasuk ketersediaan tenaga pendidik.
Adapun kawasan yang disorot yakni, wilayah Sandaran, Sangkulirang, Busang, hingga Muarancalong masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan sarana pendidikan. Terlebih, jarak geografis yang cukup jauh turut menjadi salah satu kendala pemerataan layanan pendidikan.
"Kalau dikatakan terpenuhi, sampai saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi. Baik infrastrukturnya, kemudian juga tenaga pengajarnya. Masih perlu peningkatan infrastruktur dan tenaga pengajar," kata Agus, Selasa (17/11/2026).
Maka dari itu, pihaknya mengaku akan mengawal kebutuhan anggaran agar pembangunan fasilitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sekolah dapat direalisasikan.
Menurutnya, upaya pemerataan juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Salah satu bentuk sinergi tersebut terlihat dari hibah lahan untuk pembangunan sejumlah sekolah menengah atas (SMA) baru.
Di Kutai Timur, lahan telah dihibahkan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Sementara di Kabupaten Berau, terdapat rencana pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
"Ini tentu perhatian serius pemerintah kabupaten dengan menghibahkan lahan untuk dibangun unit sekolah baru," ujarnya.
Agus menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kaltim agar kebutuhan sektor pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB), mendapat alokasi anggaran yang memadai.
"Kita akan mengawal dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur," tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin