Tekan Stunting di Kubar, Dinkes Ingatkan Orangtua Perhatikan Pola Asuh Anak
Penulis: Kusmas Riadi
4 menit baca

Tekan Stunting di Kubar, Dinkes Ingatkan Orangtua Perhatikan Pola Asuh Anak
Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) membutuhkan perhatian lebih dari keluarga, terutama dalam menerapkan pola asuh dan memenuhi kebutuhan gizi anak sejak usia dini.
Pemberian makanan tambahan saja dinilai belum cukup apabila tidak diimbangi kebiasaan makan yang baik, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin melalui Posyandu.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kubar Weda mengatakan, pola asuh keluarga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan stunting.
Menurutnya, masih ditemukan orang tua yang cenderung mengikuti keinginan anak ketika mengalami kesulitan makan. Akibatnya, anak lebih sering diberikan makanan instan atau camilan yang belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhannya.
Padahal, orangtua perlu memiliki cara agar anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi dan tidak membiasakan konsumsi makanan yang kurang sehat.
"Kalau anak tidak mau makan, orangtua harus punya usaha lebih. Jangan justru mengalah dan membiarkan anak terus mengonsumsi makanan instan atau camilan. Kita harus memperhatikan apa yang dimakan anak, karena kebutuhan gizinya harus terpenuhi," ujar Weda, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pola asuh tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Kesibukan orangtua yang sama-sama bekerja juga dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak, terlebih jika pengasuhan sehari-hari diserahkan kepada orang lain tanpa pengawasan yang cukup.
Selain pola makan, pemberian ASI eksklusif juga masih menjadi perhatian. Weda menyebut cakupan pemberian ASI eksklusif di Kubar berdasarkan data yang dimilikinya masih belum mencapai 50 persen.
Menurutnya, kesadaran ibu dan keluarga mengenai pentingnya ASI perlu terus ditingkatkan karena pemberian ASI menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan bayi.
Persoalan lainnya terlihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu. Tingkat kehadiran atau penimbangan balita di Posyandu baru mencapai sekitar 56 persen. Artinya, masih ada sekitar 44 persen sasaran yang belum rutin membawa anak untuk melakukan pemantauan pertumbuhan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penimbangan secara berkala membantu petugas kesehatan mengetahui perkembangan berat badan dan mendeteksi lebih awal apabila terjadi gangguan pertumbuhan.
"Kalau mereka rajin datang ke Posyandu, sebenarnya kita bisa melakukan intervensi lebih cepat. Ketika ditemukan berat badan anak tidak naik pada bulan tertentu, kita bisa segera melakukan penanganan, misalnya melalui pemberian makanan tambahan. Jadi jangan sampai kondisinya sudah berkembang menjadi stunting baru dilakukan intervensi," jelasnya.
Weda juga menyoroti perlunya ketelitian dalam pendataan kasus stunting. Menurutnya, hasil pengukuran antropometri yang menunjukkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Hal ini penting karena gangguan pertumbuhan dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi medis dan kekurangan gizi. Penanganannya pun harus disesuaikan dengan penyebab yang ditemukan melalui pemeriksaan.
Untuk kasus yang membutuhkan penanganan khusus, pemberian produk makanan untuk kebutuhan medis harus berdasarkan rekomendasi serta pengawasan dokter spesialis anak. Dengan demikian, intervensi yang diberikan sesuai kebutuhan masing-masing anak.
Di sisi lain, Dinkes Kubar turut memperhatikan pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project penanganan stunting melalui kolaborasi layanan kesehatan gratis antara doctorSHARE dan Bayan Peduli menggunakan Rumah Sakit Kapal (RSK) dr Lie Dharmawan III.
Layanan tersebut menjangkau wilayah Kecamatan Melak dan Muara Pahu melalui jalur Sungai Mahakam. Program ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melihat efektivitas pola intervensi kesehatan, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Weda menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinkes. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari TP-PKK, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, pihak swasta hingga masyarakat.
Tim penanganan stunting yang dibentuk mulai tingkat kabupaten hingga kampung diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan keluarga yang membutuhkan pendampingan memperoleh intervensi.
Tantangan lainnya adalah masih adanya masyarakat yang jarang mengakses fasilitas kesehatan serta tinggal di wilayah yang sulit dijangkau. Persoalan administrasi kependudukan juga dapat memengaruhi proses pendataan dan akses terhadap sejumlah program bantuan.
Ia menyebut masih ditemukan warga yang berdomisili di Kubar, tetapi memiliki KTP dari daerah lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pendataan sasaran program tertentu.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan pelayanan kesehatan, khususnya Posyandu, untuk memantau pertumbuhan anak sejak dini.
"Kenapa pemerintah begitu fokus terhadap stunting? Karena kita ingin mewujudkan Generasi Emas 2045. Kalau anak-anak sekarang tidak diperhatikan kebutuhan gizi dan pola asuhnya, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang," tegasnya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan perlu dimulai sejak sebelum anak lahir, termasuk kesiapan pasangan sebelum menikah, pemeriksaan kesehatan, pemenuhan nutrisi ibu dan anak, serta penerapan pola pengasuhan yang baik.
Melalui peningkatan kesadaran keluarga, kunjungan Posyandu, dan kerja sama lintas sektor, diharapkan penanganan stunting di Kubar dapat berjalan lebih optimal sehingga setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara sehat .(Adv) T10 – Penurunan Stunting
Editor: Aspian Nur
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) membutuhkan perhatian lebih dari keluarga, terutama dalam menerapkan pola asuh dan memenuhi kebutuhan gizi anak sejak usia dini.
Pemberian makanan tambahan saja dinilai belum cukup apabila tidak diimbangi kebiasaan makan yang baik, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin melalui Posyandu.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kubar Weda mengatakan, pola asuh keluarga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan stunting.
Menurutnya, masih ditemukan orang tua yang cenderung mengikuti keinginan anak ketika mengalami kesulitan makan. Akibatnya, anak lebih sering diberikan makanan instan atau camilan yang belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhannya.

Padahal, orangtua perlu memiliki cara agar anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi dan tidak membiasakan konsumsi makanan yang kurang sehat.
"Kalau anak tidak mau makan, orangtua harus punya usaha lebih. Jangan justru mengalah dan membiarkan anak terus mengonsumsi makanan instan atau camilan. Kita harus memperhatikan apa yang dimakan anak, karena kebutuhan gizinya harus terpenuhi," ujar Weda, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pola asuh tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Kesibukan orangtua yang sama-sama bekerja juga dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak, terlebih jika pengasuhan sehari-hari diserahkan kepada orang lain tanpa pengawasan yang cukup.
Selain pola makan, pemberian ASI eksklusif juga masih menjadi perhatian. Weda menyebut cakupan pemberian ASI eksklusif di Kubar berdasarkan data yang dimilikinya masih belum mencapai 50 persen.
Menurutnya, kesadaran ibu dan keluarga mengenai pentingnya ASI perlu terus ditingkatkan karena pemberian ASI menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan bayi.
Persoalan lainnya terlihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu. Tingkat kehadiran atau penimbangan balita di Posyandu baru mencapai sekitar 56 persen. Artinya, masih ada sekitar 44 persen sasaran yang belum rutin membawa anak untuk melakukan pemantauan pertumbuhan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penimbangan secara berkala membantu petugas kesehatan mengetahui perkembangan berat badan dan mendeteksi lebih awal apabila terjadi gangguan pertumbuhan.
"Kalau mereka rajin datang ke Posyandu, sebenarnya kita bisa melakukan intervensi lebih cepat. Ketika ditemukan berat badan anak tidak naik pada bulan tertentu, kita bisa segera melakukan penanganan, misalnya melalui pemberian makanan tambahan. Jadi jangan sampai kondisinya sudah berkembang menjadi stunting baru dilakukan intervensi," jelasnya.






Weda juga menyoroti perlunya ketelitian dalam pendataan kasus stunting. Menurutnya, hasil pengukuran antropometri yang menunjukkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Hal ini penting karena gangguan pertumbuhan dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi medis dan kekurangan gizi. Penanganannya pun harus disesuaikan dengan penyebab yang ditemukan melalui pemeriksaan.
Untuk kasus yang membutuhkan penanganan khusus, pemberian produk makanan untuk kebutuhan medis harus berdasarkan rekomendasi serta pengawasan dokter spesialis anak. Dengan demikian, intervensi yang diberikan sesuai kebutuhan masing-masing anak.
Di sisi lain, Dinkes Kubar turut memperhatikan pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project penanganan stunting melalui kolaborasi layanan kesehatan gratis antara doctorSHARE dan Bayan Peduli menggunakan Rumah Sakit Kapal (RSK) dr Lie Dharmawan III.
Layanan tersebut menjangkau wilayah Kecamatan Melak dan Muara Pahu melalui jalur Sungai Mahakam. Program ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melihat efektivitas pola intervensi kesehatan, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Weda menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinkes. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari TP-PKK, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, pihak swasta hingga masyarakat.
Tim penanganan stunting yang dibentuk mulai tingkat kabupaten hingga kampung diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan keluarga yang membutuhkan pendampingan memperoleh intervensi.
Tantangan lainnya adalah masih adanya masyarakat yang jarang mengakses fasilitas kesehatan serta tinggal di wilayah yang sulit dijangkau. Persoalan administrasi kependudukan juga dapat memengaruhi proses pendataan dan akses terhadap sejumlah program bantuan.
Ia menyebut masih ditemukan warga yang berdomisili di Kubar, tetapi memiliki KTP dari daerah lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pendataan sasaran program tertentu.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan pelayanan kesehatan, khususnya Posyandu, untuk memantau pertumbuhan anak sejak dini.
"Kenapa pemerintah begitu fokus terhadap stunting? Karena kita ingin mewujudkan Generasi Emas 2045. Kalau anak-anak sekarang tidak diperhatikan kebutuhan gizi dan pola asuhnya, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang," tegasnya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan perlu dimulai sejak sebelum anak lahir, termasuk kesiapan pasangan sebelum menikah, pemeriksaan kesehatan, pemenuhan nutrisi ibu dan anak, serta penerapan pola pengasuhan yang baik.
Melalui peningkatan kesadaran keluarga, kunjungan Posyandu, dan kerja sama lintas sektor, diharapkan penanganan stunting di Kubar dapat berjalan lebih optimal sehingga setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara sehat .(Adv) T10 – Penurunan Stunting
Editor: Aspian Nur

Pusat gempa berada di laut 49 km timur laut Ruteng, Manggarai
17 Nov 2026, 07:49:17 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG