Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi PAN-Nasdem, Baharuddin Demmu mengatakan bahwa usulan proyek tahun jamak periode 2027-2029 belum layak untuk disetujui sebelum seluruh persoalan administrasi dan legalitasnya diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, dalam rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (16/11/2026) malam, dijelaskan bahwa sebagian trase Jalan Sontel-Bongan berada di kawasan hutan lindung, salah satunya di sekitar Hutan Lindung Gunung Beratus.
Baharuddin Demmu memberikan perhatian serius karena pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut membutuhkan kepastian perizinan penggunaan kawasan hutan. Tanpa kejelasan tersebut, pelaksanaan proyek berpotensi menghadapi kendala hukum maupun administrasi.
“Apalagi tadi dijelaskan bahwa salah satu yang di Bongan itu adalah masuk di hutan lindung,” ungkap Baharuddin, Selasa (17/11/2026).
Bukan hanya persoalan kawasan hutan, ia juga mempertanyakan status jalan yang akan ditangani pemerintah provinsi. Ruas tersebut disebut berstatus non-status, sehingga dasar pengambilalihan kewenangan penanganannya dinilai belum dijelaskan secara memadai.
Menurutnya, Pemprov Kaltim semestinya lebih dahulu memprioritaskan ruas jalan yang jelas menjadi kewenangan provinsi. Terlebih, masih terdapat kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lainnya.
“Itu yang tidak jelas dan tidak dijelaskan. Maksud kami, kenapa tidak fokus untuk jalan provinsi saja?” tegasnya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Fraksi PAN-NasDem menyatakan menolak usulan MYC yang diajukan Pemprov Kaltim. Baharuddin menegaskan, pembahasan proyek bernilai besar tidak boleh dilakukan terburu-buru tanpa kepastian seluruh dokumen pendukung.
Adapun total anggaran yang diusulkan dalam MYC 2027-2029 mencapai Rp1,24 Triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga pekerjaan, yakni pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda sebesar Rp444,83 Miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 Miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake Rp556,98 Miliar.
“Kami di Fraksi PAN-NasDem itu menolak. Jadi kami akan rapat di fraksi dulu untuk menentukan sikap,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi PAN-Nasdem, Baharuddin Demmu mengatakan bahwa usulan proyek tahun jamak periode 2027-2029 belum layak untuk disetujui sebelum seluruh persoalan administrasi dan legalitasnya diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, dalam rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (16/11/2026) malam, dijelaskan bahwa sebagian trase Jalan Sontel-Bongan berada di kawasan hutan lindung, salah satunya di sekitar Hutan Lindung Gunung Beratus.
Baharuddin Demmu memberikan perhatian serius karena pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut membutuhkan kepastian perizinan penggunaan kawasan hutan. Tanpa kejelasan tersebut, pelaksanaan proyek berpotensi menghadapi kendala hukum maupun administrasi.
“Apalagi tadi dijelaskan bahwa salah satu yang di Bongan itu adalah masuk di hutan lindung,” ungkap Baharuddin, Selasa (17/11/2026).
Bukan hanya persoalan kawasan hutan, ia juga mempertanyakan status jalan yang akan ditangani pemerintah provinsi. Ruas tersebut disebut berstatus non-status, sehingga dasar pengambilalihan kewenangan penanganannya dinilai belum dijelaskan secara memadai.
Menurutnya, Pemprov Kaltim semestinya lebih dahulu memprioritaskan ruas jalan yang jelas menjadi kewenangan provinsi. Terlebih, masih terdapat kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lainnya.
“Itu yang tidak jelas dan tidak dijelaskan. Maksud kami, kenapa tidak fokus untuk jalan provinsi saja?” tegasnya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Fraksi PAN-NasDem menyatakan menolak usulan MYC yang diajukan Pemprov Kaltim. Baharuddin menegaskan, pembahasan proyek bernilai besar tidak boleh dilakukan terburu-buru tanpa kepastian seluruh dokumen pendukung.
Adapun total anggaran yang diusulkan dalam MYC 2027-2029 mencapai Rp1,24 Triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga pekerjaan, yakni pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda sebesar Rp444,83 Miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 Miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake Rp556,98 Miliar.
“Kami di Fraksi PAN-NasDem itu menolak. Jadi kami akan rapat di fraksi dulu untuk menentukan sikap,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur