Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Kesadaran masyarakat membawa balita ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
3 menit baca

Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Kesadaran masyarakat membawa balita ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kubar mencatat tingkat kehadiran atau penimbangan balita di Posyandu baru mencapai sekitar 56 persen. Artinya, masih ada sekitar 44 persen sasaran yang belum melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kubar, Weda, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, kunjungan Posyandu secara rutin dapat membantu petugas kesehatan mengetahui perkembangan anak sekaligus mendeteksi lebih awal apabila ditemukan gangguan pertumbuhan.
Menurutnya, pemantauan tidak boleh menunggu sampai anak mengalami kondisi stunting. Ketika berat badan anak tidak mengalami kenaikan dalam periode tertentu, petugas kesehatan sebenarnya sudah dapat melakukan langkah penanganan lebih awal.
"Kalau mereka rajin datang ke Posyandu, sebenarnya kita bisa melakukan intervensi lebih cepat. Ketika ditemukan berat badan anak tidak naik pada bulan tertentu, kita bisa segera melakukan penanganan, misalnya melalui pemberian makanan tambahan. Jadi jangan sampai kondisinya sudah berkembang menjadi stunting baru dilakukan intervensi," ujar Weda kepada Korankaltim.com, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemantauan pertumbuhan menjadi bagian penting untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menganggap kegiatan penimbangan di Posyandu sebagai kegiatan rutin semata.
Selain rendahnya kunjungan, Weda juga menyoroti perlunya ketelitian dalam pendataan dan penentuan kasus stunting. Menurutnya, hasil pengukuran antropometri yang menunjukkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya belum tentu seluruhnya menggambarkan kondisi yang telah terdiagnosis secara medis.
Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis anak, untuk memastikan kondisi serta penyebab gangguan pertumbuhan tersebut.
Apabila ditemukan masalah yang berkaitan dengan penyakit, penanganannya harus disesuaikan dengan diagnosis medis. Sementara gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi memerlukan intervensi melalui perbaikan pemenuhan nutrisi.
Weda juga mengingatkan bahwa kondisi pertumbuhan anak dapat berubah setelah mendapatkan penanganan. Karena itu, data pengukuran perlu diperbarui dan diverifikasi agar benar-benar menggambarkan kondisi terkini.
Untuk kasus yang membutuhkan terapi khusus, pemberian produk makanan untuk kebutuhan medis tidak bisa disamakan dengan makanan tambahan biasa. Penanganannya harus berdasarkan rekomendasi dan pengawasan dokter spesialis anak.
Di sisi lain, upaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga menghadapi sejumlah tantangan. Masih terdapat warga yang jarang mengakses fasilitas kesehatan, terutama mereka yang tinggal di wilayah sulit dijangkau.
Persoalan administrasi kependudukan turut menjadi perhatian. Weda menyebut masih ditemukan warga yang berdomisili di Kubar, tetapi memiliki KTP dari daerah lain. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pendataan dan akses terhadap sejumlah program bantuan tertentu.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, penanganan stunting juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya Dinkes, tetapi juga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, pihak swasta hingga masyarakat.
Pembentukan tim penanganan stunting mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga kampung diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjangkau keluarga yang membutuhkan pendampingan dan intervensi kesehatan.
Dinkes Kubar juga menaruh perhatian terhadap pilot project penanganan stunting melalui kolaborasi layanan kesehatan gratis antara doctorSHARE dan Bayan Peduli menggunakan Rumah Sakit Kapal (RSK) dr Lie Dharmawan III.
Program yang menjangkau wilayah Kecamatan Melak dan Muara Pahu melalui jalur Sungai Mahakam tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melihat efektivitas pelayanan dan intervensi kesehatan di masyarakat.
Weda berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan Posyandu untuk memastikan pertumbuhan anak terpantau sejak dini. Dengan pemantauan rutin, gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan tidak terlambat dilakukan.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang. Sebab, pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi anak sejak dini akan berpengaruh terhadap kesiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. (Adv) T10 – Penurunan Stunting, Bantuan Sosial, dan Bantuan Pemerintah Lainnya
Editor: Erwin
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kubar mencatat tingkat kehadiran atau penimbangan balita di Posyandu baru mencapai sekitar 56 persen. Artinya, masih ada sekitar 44 persen sasaran yang belum melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kubar, Weda, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, kunjungan Posyandu secara rutin dapat membantu petugas kesehatan mengetahui perkembangan anak sekaligus mendeteksi lebih awal apabila ditemukan gangguan pertumbuhan.
Menurutnya, pemantauan tidak boleh menunggu sampai anak mengalami kondisi stunting. Ketika berat badan anak tidak mengalami kenaikan dalam periode tertentu, petugas kesehatan sebenarnya sudah dapat melakukan langkah penanganan lebih awal.
"Kalau mereka rajin datang ke Posyandu, sebenarnya kita bisa melakukan intervensi lebih cepat. Ketika ditemukan berat badan anak tidak naik pada bulan tertentu, kita bisa segera melakukan penanganan, misalnya melalui pemberian makanan tambahan. Jadi jangan sampai kondisinya sudah berkembang menjadi stunting baru dilakukan intervensi," ujar Weda kepada Korankaltim.com, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pemantauan pertumbuhan menjadi bagian penting untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menganggap kegiatan penimbangan di Posyandu sebagai kegiatan rutin semata.
Selain rendahnya kunjungan, Weda juga menyoroti perlunya ketelitian dalam pendataan dan penentuan kasus stunting. Menurutnya, hasil pengukuran antropometri yang menunjukkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya belum tentu seluruhnya menggambarkan kondisi yang telah terdiagnosis secara medis.
Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis anak, untuk memastikan kondisi serta penyebab gangguan pertumbuhan tersebut.
Apabila ditemukan masalah yang berkaitan dengan penyakit, penanganannya harus disesuaikan dengan diagnosis medis. Sementara gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi memerlukan intervensi melalui perbaikan pemenuhan nutrisi.






Weda juga mengingatkan bahwa kondisi pertumbuhan anak dapat berubah setelah mendapatkan penanganan. Karena itu, data pengukuran perlu diperbarui dan diverifikasi agar benar-benar menggambarkan kondisi terkini.
Untuk kasus yang membutuhkan terapi khusus, pemberian produk makanan untuk kebutuhan medis tidak bisa disamakan dengan makanan tambahan biasa. Penanganannya harus berdasarkan rekomendasi dan pengawasan dokter spesialis anak.
Di sisi lain, upaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga menghadapi sejumlah tantangan. Masih terdapat warga yang jarang mengakses fasilitas kesehatan, terutama mereka yang tinggal di wilayah sulit dijangkau.
Persoalan administrasi kependudukan turut menjadi perhatian. Weda menyebut masih ditemukan warga yang berdomisili di Kubar, tetapi memiliki KTP dari daerah lain. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pendataan dan akses terhadap sejumlah program bantuan tertentu.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, penanganan stunting juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya Dinkes, tetapi juga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, pihak swasta hingga masyarakat.
Pembentukan tim penanganan stunting mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga kampung diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjangkau keluarga yang membutuhkan pendampingan dan intervensi kesehatan.
Dinkes Kubar juga menaruh perhatian terhadap pilot project penanganan stunting melalui kolaborasi layanan kesehatan gratis antara doctorSHARE dan Bayan Peduli menggunakan Rumah Sakit Kapal (RSK) dr Lie Dharmawan III.
Program yang menjangkau wilayah Kecamatan Melak dan Muara Pahu melalui jalur Sungai Mahakam tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melihat efektivitas pelayanan dan intervensi kesehatan di masyarakat.
Weda berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan Posyandu untuk memastikan pertumbuhan anak terpantau sejak dini. Dengan pemantauan rutin, gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan tidak terlambat dilakukan.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang. Sebab, pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi anak sejak dini akan berpengaruh terhadap kesiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. (Adv) T10 – Penurunan Stunting, Bantuan Sosial, dan Bantuan Pemerintah Lainnya
Editor: Erwin

Pusat gempa berada di laut 49 km timur laut Ruteng, Manggarai
17 Nov 2026, 07:49:17 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG