Sebelum memasuki tahapan tersebut, Pansus terus mematangkan sejumlah materi yang akan menjadi landasan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Benua Etam.
Regulasi ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan, tetapi juga mengatur keterlibatan berbagai pihak, kepastian dukungan pembiayaan hingga perlindungan terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Ketua Pansus Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, sebelumnya menyampaikan bahwa penyusunan regulasi tersebut telah melalui sejumlah tahapan, termasuk peninjauan langsung ke beberapa rumah sakit untuk melihat kondisi pelayanan dan penanganan HIV/AIDS serta IMS.
“Regulasi ini perlu diperbarui agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV,” ujar Darlis, Selasa (17/11/2026).
Pansus juga melakukan pendalaman terhadap sejumlah substansi agar aturan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Salah satu materi yang mendapat perhatian adalah perlindungan hak ODHIV di lingkungan kerja. Perusahaan tidak diperbolehkan menjadikan pemeriksaan HIV sebagai persyaratan penerimaan maupun kelanjutan hubungan kerja.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan tetap dapat dilakukan melalui mekanisme konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT), dengan persetujuan pekerja serta jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan.
Selain itu, keterlibatan dunia usaha juga diarahkan pada kegiatan edukasi, sosialisasi, serta dukungan terhadap akses pemeriksaan HIV tanpa unsur pemaksaan maupun diskriminasi.
“Perusahaan tidak boleh menjadikan status HIV sebagai alasan menolak pelamar kerja ataupun memberhentikan karyawan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Pansus turut mendorong kejelasan pembagian tanggung jawab pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar program pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Setelah laporan akhir disampaikan dalam paripurna, Ranperda tersebut masih akan memasuki tahapan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum proses finalisasi.
Kendati demikian, penyusunan regulasi ini sekaligus menjadi upaya memperbarui Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan persoalan kesehatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat saat ini. (Adv)
Editor: Erwin
Sebelum memasuki tahapan tersebut, Pansus terus mematangkan sejumlah materi yang akan menjadi landasan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Benua Etam.
Regulasi ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan, tetapi juga mengatur keterlibatan berbagai pihak, kepastian dukungan pembiayaan hingga perlindungan terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Ketua Pansus Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, sebelumnya menyampaikan bahwa penyusunan regulasi tersebut telah melalui sejumlah tahapan, termasuk peninjauan langsung ke beberapa rumah sakit untuk melihat kondisi pelayanan dan penanganan HIV/AIDS serta IMS.
“Regulasi ini perlu diperbarui agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV,” ujar Darlis, Selasa (17/11/2026).
Pansus juga melakukan pendalaman terhadap sejumlah substansi agar aturan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Salah satu materi yang mendapat perhatian adalah perlindungan hak ODHIV di lingkungan kerja. Perusahaan tidak diperbolehkan menjadikan pemeriksaan HIV sebagai persyaratan penerimaan maupun kelanjutan hubungan kerja.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan tetap dapat dilakukan melalui mekanisme konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT), dengan persetujuan pekerja serta jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan.
Selain itu, keterlibatan dunia usaha juga diarahkan pada kegiatan edukasi, sosialisasi, serta dukungan terhadap akses pemeriksaan HIV tanpa unsur pemaksaan maupun diskriminasi.
“Perusahaan tidak boleh menjadikan status HIV sebagai alasan menolak pelamar kerja ataupun memberhentikan karyawan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Pansus turut mendorong kejelasan pembagian tanggung jawab pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar program pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Setelah laporan akhir disampaikan dalam paripurna, Ranperda tersebut masih akan memasuki tahapan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum proses finalisasi.
Kendati demikian, penyusunan regulasi ini sekaligus menjadi upaya memperbarui Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan persoalan kesehatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat saat ini. (Adv)