Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Bagi DPRD, persoalan lahan tersebut tidak semata menyangkut administrasi kepemilikan tetapi juga berkaitan dengan kepastian pemanfaatan aset daerah dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Junadi dikonfirmasi Korankaltim.com, Rabu (18/1/2026) menilai, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara cermat dengan mempertemukan seluruh informasi dan dokumen dari instansi yang memiliki kewenangan. Terlebih masih terdapat keberatan dari warga yang mengklaim memiliki hak atas sebagian lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor camat tersebut.
"Dalam pembahasan kemarin terungkap, lahan eks Kayumas sebelumnya disebut telah berstatus milik negara berdasarkan surat dari pihak pemerintah. Namun, muncul persoalan terkait penyelesaian nilai taksasi yang kemudian menjadi dasar keberatan warga," ungkap Junadi.
Karena itu lanjut Jujun sapaan akrabnya bahwa DPRD meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan setiap informasi maupun klaim yang disampaikan masyarakat. Seluruhnya harus ditelusuri agar penyelesaian yang diambil memiliki dasar administrasi dan hukum yang kuat.
Jujun yang merupakan Politikus Gerindra ini juga menyoroti pentingnya pembenahan proses pengamanan aset pemerintah. Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh terhadap status lahan seharusnya menjadi bagian penting sebelum suatu pembangunan dilaksanakan.
Sebagai bentuk keseriusan DPRD, pihaknya akan kembali memfasilitasi pembahasan lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi teknis terkait. Di antaranya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Plt Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.
"Melalui pertemuan kemarin itu kami DPRD berharap seluruh pihak dapat menyampaikan dokumen dan keterangan secara terbuka sehingga persoalan dapat dipetakan secara utuh dan ditemukan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Jujun menegaskan, penyelesaian persoalan aset pemerintah harus mengedepankan kepastian hukum sekaligus memperhatikan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dan fasilitas pemerintahan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. DPRD Kukar berharap persoalan lahan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu segera memperoleh titik terang. "Sebab, tertib administrasi aset dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam mendukung pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegas Jujun. (adv)
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Bagi DPRD, persoalan lahan tersebut tidak semata menyangkut administrasi kepemilikan tetapi juga berkaitan dengan kepastian pemanfaatan aset daerah dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Junadi dikonfirmasi Korankaltim.com, Rabu (18/1/2026) menilai, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara cermat dengan mempertemukan seluruh informasi dan dokumen dari instansi yang memiliki kewenangan. Terlebih masih terdapat keberatan dari warga yang mengklaim memiliki hak atas sebagian lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor camat tersebut.
"Dalam pembahasan kemarin terungkap, lahan eks Kayumas sebelumnya disebut telah berstatus milik negara berdasarkan surat dari pihak pemerintah. Namun, muncul persoalan terkait penyelesaian nilai taksasi yang kemudian menjadi dasar keberatan warga," ungkap Junadi.
Karena itu lanjut Jujun sapaan akrabnya bahwa DPRD meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan setiap informasi maupun klaim yang disampaikan masyarakat. Seluruhnya harus ditelusuri agar penyelesaian yang diambil memiliki dasar administrasi dan hukum yang kuat.
Jujun yang merupakan Politikus Gerindra ini juga menyoroti pentingnya pembenahan proses pengamanan aset pemerintah. Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh terhadap status lahan seharusnya menjadi bagian penting sebelum suatu pembangunan dilaksanakan.
Sebagai bentuk keseriusan DPRD, pihaknya akan kembali memfasilitasi pembahasan lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi teknis terkait. Di antaranya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Plt Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.
"Melalui pertemuan kemarin itu kami DPRD berharap seluruh pihak dapat menyampaikan dokumen dan keterangan secara terbuka sehingga persoalan dapat dipetakan secara utuh dan ditemukan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Jujun menegaskan, penyelesaian persoalan aset pemerintah harus mengedepankan kepastian hukum sekaligus memperhatikan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dan fasilitas pemerintahan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. DPRD Kukar berharap persoalan lahan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu segera memperoleh titik terang. "Sebab, tertib administrasi aset dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam mendukung pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegas Jujun. (adv)