Keputusan ini diambil setelah pembahasan yang cukup dinamis di internal Banggar bersama TAPD yang digelar Selasa (17/11/2026) malam kemarin. Terlebih, seluruh anggota yang hadir dalam rapat tersebut memiliki sikap yang sama terhadap usulan kontrak tahun jamak tersebut.
Ekti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim mengatakan bahwa terdapat dua pertimbangan utama yang membuat Banggar belum memberikan persetujuan. Pertama, kondisi kemampuan fiskal daerah yang perlu diperhitungkan secara matang. Kedua, kajian terhadap proyek-proyek yang diusulkan dinilai masih perlu menjadi perhatian. "Di akhir rapat, semua anggota Banggar tidak menyetujui seperti itu. Satu suara," ungkap Ekti
Bagi dia, pembahasan usulan usulan MYC memang berlangsung dinamis karena menyangkut komitmen anggaran daerah untuk beberapa tahun ke depan. Pasalnya, usulan tersebut baru diajukan ketika pembahasan KUA-PPAS 2027 sudah memasuki tahapan akhir.
Pembahasan di Banggar, kata dia melibatkan perwakilan seluruh komisi DPRD Kaltim. Namun, tidak tersedia lagi kesempatan untuk mengembalikan seluruh usulan tersebut ke masing-masing komisi guna membahasnya secara lebih mendalam.
Ekti juga menjelaskan jika persoalan mekanisme pengajuan dan kelengkapan kajian menjadi bahan yang ikut dipertimbangkan dalam pembahasan Banggar bersama TAPD. "Pertama masalah fiskal, yang kedua tentu masalah kajian," tegasnya.
Adapun tiga proyek yang diusulkan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II senilai sekitar Rp444,83 Miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 Miliar serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake sekitar Rp556,98 Miliar. Total kebutuhan anggaran ketiganya mencapai sekitar Rp1,24 Triliun dengan rencana pelaksanaan pada 2027–2029.
Ekti menambahkan, pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya akan berlanjut sesuai tahapan dan kesepakatan yang telah disusun DPRD bersama pemerintah daerah. (Adv)
Keputusan ini diambil setelah pembahasan yang cukup dinamis di internal Banggar bersama TAPD yang digelar Selasa (17/11/2026) malam kemarin. Terlebih, seluruh anggota yang hadir dalam rapat tersebut memiliki sikap yang sama terhadap usulan kontrak tahun jamak tersebut.
Ekti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim mengatakan bahwa terdapat dua pertimbangan utama yang membuat Banggar belum memberikan persetujuan. Pertama, kondisi kemampuan fiskal daerah yang perlu diperhitungkan secara matang. Kedua, kajian terhadap proyek-proyek yang diusulkan dinilai masih perlu menjadi perhatian. "Di akhir rapat, semua anggota Banggar tidak menyetujui seperti itu. Satu suara," ungkap Ekti
Bagi dia, pembahasan usulan usulan MYC memang berlangsung dinamis karena menyangkut komitmen anggaran daerah untuk beberapa tahun ke depan. Pasalnya, usulan tersebut baru diajukan ketika pembahasan KUA-PPAS 2027 sudah memasuki tahapan akhir.
Pembahasan di Banggar, kata dia melibatkan perwakilan seluruh komisi DPRD Kaltim. Namun, tidak tersedia lagi kesempatan untuk mengembalikan seluruh usulan tersebut ke masing-masing komisi guna membahasnya secara lebih mendalam.
Ekti juga menjelaskan jika persoalan mekanisme pengajuan dan kelengkapan kajian menjadi bahan yang ikut dipertimbangkan dalam pembahasan Banggar bersama TAPD. "Pertama masalah fiskal, yang kedua tentu masalah kajian," tegasnya.
Adapun tiga proyek yang diusulkan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II senilai sekitar Rp444,83 Miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 Miliar serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake sekitar Rp556,98 Miliar. Total kebutuhan anggaran ketiganya mencapai sekitar Rp1,24 Triliun dengan rencana pelaksanaan pada 2027–2029.
Ekti menambahkan, pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya akan berlanjut sesuai tahapan dan kesepakatan yang telah disusun DPRD bersama pemerintah daerah. (Adv)