Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, mengatakan berdasarkan perkembangan yang dipantau, penyelesaian pembangunan gedung tersebut masih sesuai target.
“Secara operasional dan penyelesaian pekerjaan, kita optimistis progresnya insyaallah selesai per 31 Desember. Mudah-mudahan tidak ada kendala,” kata Darlis di sela-sela melakukan tinjauan, Rabu (18/11/2026).
Kendati demikian, ia tidak menampik terdapat beberapa penyesuaian selama proses pembangunan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada proyek pembangunan fasilitas kesehatan berikutnya.
“Secara jujur memang ada beberapa penyesuaian dari perencanaan awal. Ini menjadi evaluasi bagi kita ke depan,” ujarnya.
Darlis menekankan pentingnya komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim selaku pihak yang menangani pembangunan fisik dengan manajemen RSUD AWS sebagai pengguna gedung. Sebab, kebutuhan teknis bangunan rumah sakit harus disesuaikan dengan fungsi pelayanan yang akan dijalankan.
“Perencanaan dan komunikasi antara PU dengan pihak user, dalam hal ini rumah sakit, harus benar-benar matang. Jangan sampai ketika pekerjaan sudah berjalan, baru muncul kebutuhan penyesuaian,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan pintu dan koridor yang sempat membutuhkan penyesuaian. Menurutnya, hal semacam itu seharusnya dapat diantisipasi sejak penyusunan desain awal.
Untuk pembangunan Gedung Pandurata, Darlis menyebut proyek tersebut memang dirancang dalam tahapan pengerjaan selama tiga tahun dengan pagu anggaran sekitar Rp380-400 miliar. Target penyelesaian pada akhir Desember pun masih menjadi acuan pelaksanaan.
Selain konstruksi, ia turut mengklarifikasi persoalan pengadaan alat kesehatan, khususnya mesin MRI yang sempat menjadi perhatian terkait perbedaan spesifikasi bore 60 dan bore 70.
“Spesifikasi bore 70 ke atas itu diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi obesitas tertentu. Tetapi setelah melalui pertimbangan, bore 60 ternyata sudah cukup memadai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keputusan menggunakan bore 60 didasarkan pada pertimbangan kebutuhan rumah sakit dan kualitas hasil pencitraan. Dengan demikian, pemilihan spesifikasi tersebut bukan berarti mengurangi kemampuan pelayanan yang dibutuhkan.
Persoalan lain muncul dalam proses pemasangan mesin MRI yang memiliki ukuran besar dan tonase tinggi. Pemasangan membutuhkan rekayasa teknis dengan membuka dinding samping ruangan agar alat dapat dimasukkan tanpa merusak struktur bangunan.
“Untuk pemasangan memang perlu penanganan khusus karena ukuran mesinnya besar. Tetapi PU sudah menjamin tidak ada penambahan anggaran kontraktor. Itu menjadi tanggung jawab penyedia barang,” tegas Darlis.
Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia (SDM) disebut tidak menjadi kendala utama. Manajemen RSUD AWS telah menjamin ketersediaan tenaga yang dinilai mencukupi untuk mendukung pengoperasian gedung baru.
“Kalau SDM, pihak rumah sakit sudah menjamin lebih dari cukup. Tinggal bagaimana pemenuhan alat kesehatannya,” katanya.
Darlis menyebut kebutuhan alat kesehatan secara keseluruhan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara pemenuhannya masih membutuhkan dukungan anggaran secara bertahap.
Karena itu, ia menilai penyelesaian pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pemenuhan peralatan medis. Sebab, keberadaan gedung baru harus benar-benar diikuti kesiapan fasilitas agar mampu menunjang peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kaltim. (Adv)
Editor: Erwin
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, mengatakan berdasarkan perkembangan yang dipantau, penyelesaian pembangunan gedung tersebut masih sesuai target.
“Secara operasional dan penyelesaian pekerjaan, kita optimistis progresnya insyaallah selesai per 31 Desember. Mudah-mudahan tidak ada kendala,” kata Darlis di sela-sela melakukan tinjauan, Rabu (18/11/2026).
Kendati demikian, ia tidak menampik terdapat beberapa penyesuaian selama proses pembangunan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada proyek pembangunan fasilitas kesehatan berikutnya.
“Secara jujur memang ada beberapa penyesuaian dari perencanaan awal. Ini menjadi evaluasi bagi kita ke depan,” ujarnya.
Darlis menekankan pentingnya komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim selaku pihak yang menangani pembangunan fisik dengan manajemen RSUD AWS sebagai pengguna gedung. Sebab, kebutuhan teknis bangunan rumah sakit harus disesuaikan dengan fungsi pelayanan yang akan dijalankan.
“Perencanaan dan komunikasi antara PU dengan pihak user, dalam hal ini rumah sakit, harus benar-benar matang. Jangan sampai ketika pekerjaan sudah berjalan, baru muncul kebutuhan penyesuaian,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan pintu dan koridor yang sempat membutuhkan penyesuaian. Menurutnya, hal semacam itu seharusnya dapat diantisipasi sejak penyusunan desain awal.
Untuk pembangunan Gedung Pandurata, Darlis menyebut proyek tersebut memang dirancang dalam tahapan pengerjaan selama tiga tahun dengan pagu anggaran sekitar Rp380-400 miliar. Target penyelesaian pada akhir Desember pun masih menjadi acuan pelaksanaan.
Selain konstruksi, ia turut mengklarifikasi persoalan pengadaan alat kesehatan, khususnya mesin MRI yang sempat menjadi perhatian terkait perbedaan spesifikasi bore 60 dan bore 70.
“Spesifikasi bore 70 ke atas itu diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi obesitas tertentu. Tetapi setelah melalui pertimbangan, bore 60 ternyata sudah cukup memadai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keputusan menggunakan bore 60 didasarkan pada pertimbangan kebutuhan rumah sakit dan kualitas hasil pencitraan. Dengan demikian, pemilihan spesifikasi tersebut bukan berarti mengurangi kemampuan pelayanan yang dibutuhkan.
Persoalan lain muncul dalam proses pemasangan mesin MRI yang memiliki ukuran besar dan tonase tinggi. Pemasangan membutuhkan rekayasa teknis dengan membuka dinding samping ruangan agar alat dapat dimasukkan tanpa merusak struktur bangunan.