Adanya pemangkasan sebesar Rp60 miliar itu menjadi gambaran bahwa penyesuaian belanja daerah tidak hanya menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) saja melainkan juga lembaga yang memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengatakan bahwa situasi ini berpotensi membatasi ruang gerak DPRD dalam menjalankan agenda kelembagaan sepanjang 2027.
“Kami saja dalam menjalankan tugas-tugasnya pada 2026 sudah mengalami keterbatasan. Dari kebutuhan anggaran lebih dari Rp200 miliar, yang dialokasikan hanya sekitar Rp140 miliar,” tegasnya, Jumat (20/11/2026).
Agusriansyah menyebutkan adanya pemangkasan anggaran memperlihatkan bahwa tekanan keuangan daerah semakin terasa. Bahkan, OPD yang bertanggung jawab menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik diperkirakan bakal mengalami tantangan anggaran yang tidak kalah berat.
Bahkan, pihaknya yang mengikuti pembahasan dan menentukan arah kebijakan anggaran harus melakukan penyesuaian cukup besar, ia menilai jila perangkat daerah kemungkinan juga perlu mengatur ulang berbagai program kerjanya guna menyesuaikan kondisi fiskal saat ini.
Tak hanya itu, upaya penghematan sebenarnya telah dilakukan pemerintah selama dua tahun terakhir. Sejumlah pos belanja seperti dari perjalanan dinas hingga kebutuhan operasional perkantoran, telah mengalami efisiensi.
“Mau sampai kapan kita selalu berhemat kalau pendapatan daerah juga kita turun, ekonomi melemah, sudah terlalu banyak yang dipangkas bahkan semakin banyak yang dipangkas semakin terbatas pula pemerintah jalankan program,” bebernya.
Maka dari itu, Agusriansyah pun mengingatkan agar penyusunan anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada program prioritas. Keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan memilah program yang paling mendesak, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. (Adv)
Editor: Erwin
Adanya pemangkasan sebesar Rp60 miliar itu menjadi gambaran bahwa penyesuaian belanja daerah tidak hanya menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) saja melainkan juga lembaga yang memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengatakan bahwa situasi ini berpotensi membatasi ruang gerak DPRD dalam menjalankan agenda kelembagaan sepanjang 2027.
“Kami saja dalam menjalankan tugas-tugasnya pada 2026 sudah mengalami keterbatasan. Dari kebutuhan anggaran lebih dari Rp200 miliar, yang dialokasikan hanya sekitar Rp140 miliar,” tegasnya, Jumat (20/11/2026).
Agusriansyah menyebutkan adanya pemangkasan anggaran memperlihatkan bahwa tekanan keuangan daerah semakin terasa. Bahkan, OPD yang bertanggung jawab menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik diperkirakan bakal mengalami tantangan anggaran yang tidak kalah berat.
Bahkan, pihaknya yang mengikuti pembahasan dan menentukan arah kebijakan anggaran harus melakukan penyesuaian cukup besar, ia menilai jila perangkat daerah kemungkinan juga perlu mengatur ulang berbagai program kerjanya guna menyesuaikan kondisi fiskal saat ini.
Tak hanya itu, upaya penghematan sebenarnya telah dilakukan pemerintah selama dua tahun terakhir. Sejumlah pos belanja seperti dari perjalanan dinas hingga kebutuhan operasional perkantoran, telah mengalami efisiensi.
“Mau sampai kapan kita selalu berhemat kalau pendapatan daerah juga kita turun, ekonomi melemah, sudah terlalu banyak yang dipangkas bahkan semakin banyak yang dipangkas semakin terbatas pula pemerintah jalankan program,” bebernya.
Maka dari itu, Agusriansyah pun mengingatkan agar penyusunan anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada program prioritas. Keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan memilah program yang paling mendesak, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. (Adv)